Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

"Setelah pandemi ini, semuanya berubah. Ini bukan sesuatu yang terjadi di Indonesia. Hampir
tidak ada negara yang pertumbuhan ekonomi tidak terkontraksi. Mayoritas negara-negara di
dunia pertumbuhan ekonominyanegatif,"ungkapnya.

Menurutnya, melihat kuartal kedua, ketiga, dan keempat, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada
tahun ini diyakini tidak akan separah negara yang lain. "Yang lain sangat dalam, contohnya India
minus 24%," sebutnya.

BKF mengklaim, pengeluaran pemerintah sudah on the track. Anggaran pendapatan dan belanja
-negara (APBN) sampai akhir taKun ini akan mencapai Rp2.739 triliun. Penyerapan anggaran
PEN semakin dinilai baik. Dari pagu Rp695 triliun, sudah terpakai Rp315,48 triliun atau45,4%.

Dana PEN tersebut, kata dia, digunakan untuk beberapa sektor antara lain kesehatan yang sudah
mencapai Rp21,92 triliun; perlindungan sosial Rp157,03 triliun; kementerian/lembaga serta
pemda Rp26,61 triliun; insentif usaha Rp28,07 triliun; dan dukungan usaha, mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) Rp81,85 triliun.
Dia menambahkan, anggaran paling penting dan besar adalah perlindungan sosial, yakni
Rp203triliun. Satu diantaranya digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Terkait pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) pada awal pekan ini, Febrio menegaskan bahwa
perangkat hukum terba: ru itu masih membutuhkan sejumlah aturan turunan seperti peraturan
pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri (PM). Kendati demikian,
diameyakini UU Cipta Kerja bisa menghidupkan supp/y dzndemand, menarik investasi sebesar-
besarnya, dan menimbulkan efek do-, mino berupa pembukaan usaha dan penyerapan lapangan
pekerjaan baru.

"Big picture memang simplifikasi proses usaha di Indonesia. Easeofdoingbusiness bertahun-
tahun mentok 120 ke 72-73. Enggak naik-naik lagi. Paling besar keluhan dari industri, itu starting
bisnis. Paling besar karut-marut diperizinan. Itu yang mendominasi Omnibus Law. Kami
menyederhanakan untuk memulai usaha," jelas Febrio.

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga menyambut baik kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja.
Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Benny Soe-trisno menerangkan, selama ini Indonesia
mengalami obesitas peraturan. Setiap pemerintah, menteri, dan kepala daerah baru membuat
aturan sehingga semua saling bertumpuk. "Namun, perjalanan UU Cipta Kerja ini masih panjang
karena baru bisa berakselerasi setelah peraturan turunannya hadir," ungkapnya.

Benny mengungkap kain, kalangan dunia usaha optimistis perekonomian Indonesia akan cepat
bangkit. Apalagi, melihat langkah,program,danstimulus yang diberikan. Dia mengakui pandemi
Covid-19 ini membuat pengusaha melakukan langkah efisiensi berupa merumahkan karyawan.
"Jika terpaksa sekali, baru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)" katanya.

Dia menambahkan, sektor usaha yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah tekstil,
restoran dan hotel, serta transportasi darat. "Dunia usaha itu 82% tertekan," sebutnya.

Kadin juga berharap program restrukturisasi utang dari lembaga keuangan dapat berjalan
dengan baik. Menurutnya, hal itu akan memperpanjang napas para pengusaha dalam
menjalankan bisnisnya hingga setelah pandemi Covid-19. Dia mengklaim para pengusaha akan
selalu memiliki seribu jurus untuk mempertahankan usahanya.

"Pasar ini tidak kecil. Semua negara melihat Indonesia sebagai pasar besar. Saya sering
berhubungan dengan Pak Febrio dan teman-teman BKF, bagaimana melaksanakan aturan
dagang berdasarkan WTO. Kita harus cermat betul menggunakan instrumen antidumping dan
safe-guards. Itu harus dikerjakan. Itu dihalalkan WTO,"katanya. #satgascovidl9 #ingatpesanibu
#jagajarak #pakai masker
82