Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

tepat sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Pengakuan pengusaha telah merumahkan 6,4 juta
pekerja selama pandemi COVID-19, juga masuk deretan berita populer. Berikut rangkumannya:
Serikat buruh menilai UU Cipta Kerja lebih mementingkan pelaku usaha ketimbang pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea,
mengatakan pihaknya siap melakukan uji materi undang-undang sapu jagat tersebut ke MK.
"Saat ini kan UU-nya belum ada penomoran ya, nanti begitu ada, kami siap ajukan judicial review
ke MK, kami siapkan landasan hukumnya untuk gugat ke MK," ujar Andi kepada kumparan,
Selasa (6/10).

Pimpinan dua serikat buruh menyambangi Presiden Jokowi tepat saat DPR mengesahkan UU
Cipta Kerja. Mereka adalah Presiden KSPSI Andi Gani dan Presiden KSPI Said Iqbal. Keduanya
tak bicara sepatah katapun usai pertemuan itu, sehingga beredar kabar adanya tawaran posisi
wakil menteri. Terkait isu tersebut, Andi kemudian membantah.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut membicarakan sejumlah poin keberatan para buruh
terhadap Omnibus Law . Mereka juga meminta Jokowi menunda pengesahaan beleid tersebut,
namun prosesnya sudah berada di legislatif. "Kan bola sudah di tangan DPR, jadi cukup sulit
juga. Tapi intinya kami tetap menolak itu disahkan sampai detik-detik terakhir," jelasnya.

Kadin Mengaku Sudah PHK dan Rumahkan 6,4 Juta Pekerja Akibat Pandemi Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, lebih dari 6,4 juta tenaga kerja dirumahkan hingga
terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Langkah itu dilakukan kalangan pengusaha sebagai dampak buruk pandemi COVID-19, terhadap
kegiatan usaha. "Kami sudah banyak merumahkan tenaga kerja, ada yang dibayar, ada yang
tidak dibayar. Kalau terpaksa baru di-PHK," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Benny
Soetrisno, dalam webinar Forum Merdeka Barat 9, Selasa (6/10).

Berita Populer Buruh UU Cipta Kerja2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.292.

79