Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 76
Judul Menata Titik Keseimbangan Baru
Nama Media Fajar
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Tajuk
Tanggal 2020-10-07 06:14:00
Ukuran 160x65mmk
Warna Warna
AD Value Rp 27.200.000
News Value Rp 81.600.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Sisa penomorannya saja
sebelum diberlakukan. Payung hukum dengan banyak undang-undang ini sebenarnya cukup
baik. Bisa mendongkrak ekonomi. Akan tetapi, proses yang berjalan dalam penyusunannya tidak
mencerminkan aspirasi rakyat.
MENATA TITIK KESEIMBANGAN BARU
Omnibus Law Cipta Kerja sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Sisa penomorannya saja
sebelum diberlakukan. Payung hukum dengan banyak undang-undang ini sebenarnya cukup
baik. Bisa mendongkrak ekonomi. Akan tetapi, proses yang berjalan dalam penyusunannya tidak
mencerminkan aspirasi rakyat.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah sudah menulis surat. Surat terbuka untuk para buruh.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan sudah berupaya mencari titik
keseimbangan. Keseimbangan dalam hal melindungi pekerja dan kesempatan bagi mereka yang
menganggur.
Pernyataan ini sekaligus menjadi celah. Contohnya tenaga kerja asing. Target lapangan kerja
yang akan dibuka seluas-luasnya nanti, pastinya belum tentu menyerap pekerja lokal
(pengangguran). Bisa saja, lapangan kerja itu khusus bagi para tenaga kerja asing itu.
Karena itu, sejak awal pembahasannya, eksekutif dan legislatif harus menyerap aspirasi
masyarakat. Pelibatannya harus maksimal. Bukan menjadi alat legitimasi produk hukum yang
akan dikeluarkan. Mengapa? Karena kehadirannya dianggap sebagai pelengkap saja. Suaranya
tetap tidak direken. Sekadar saran. Bisa diterima, bisa juga ditolak Alasan lainnya, dikarenakan
asosiasi pengusaha yang terlibat dianggap tidak berpihak pada rakyat dan mengabaikan
semangat yang diamanatkan Presiden, Joko Widodo.
Intinya, tidak memunculkan titik keseimbangan seperti yang diharapkan. Masih berat sebelah.
Dianggap menguntungkan para kapitalis. Padahal, produk hukum yang diterbitkan haruslah
mengedepankan asas keadilan. Bukan mengekang. Apalagi mengebiri hak-hak rakyat.
75
