Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 73
Adapun di dalam UU Ketenagakerjaan No 13/2003, besaran nilai maksimal pesangon yang bisa
didapatkan buruh mencapai 32 kali upah.
3. Ini Aturan Upah Minimum Pekerja di UU Cipta Kerja Beberapa serikat pekerja menolak
Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR di Jakarta, pada
Senin (5/10/2020).
Serikat buruh menilai UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Ketentuan UMK dan UMSK diatur di Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Lantas bagaimana aturan upah minimum di UU Cipta Kerja? baca berita selengkapnya di sini.
4. Di UU Cipta Kerja Status Pegawai Kontrak Bisa Seumur Hidup? Serikat buruh ramai-ramai
menolak disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Pemerintah dan parlemen sendiri
tak bergeming dengan derasnya penolakan dan tetap mengesahkan UU Cipta Kerja di Paripurna
DPR pada Senin lalu (5/10/2020).
Salah satu pasal krusial yang juga kontroversial dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah
dihapuskannya Pasal 59 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu
perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal
paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.
5. Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja RUU Cipta Kerja
merupakan RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan merupakan bagian dari RUU
Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.
Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan
pembahasan RUU lain. Bahkan, awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus
meskipun di tengah pandemi Covid-19.
Bandingkan dengan RUU lain yang belum juga diselesaikan oleh DPR seperti RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT). Padahal jika dilihat dari jumlah
Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, pasal-pasal di RUU Cipta Kerja yang dibahas jumlahnya
jauh lebih banyak.
72
