Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 71
dampak negatif dari tindakan perlindungan lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus
Law untuk menciptakan pekerjaan," ujar senior engagement specialist Robeco, Peter van der
Werf sebagaimana dilansir dari Reuters.
Sebanyak 15 kelompok aktivis berkoalisi, termasuk serikat buruh, mengutuk pengesahan
Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dan menyerukan pemogokan kerja. Pemerintah berdalih
Omnibus Law Cipta Kerja tersebut diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi dan
merampingkan perizinan di Indonesia. Namun, para investor malah khawatir Omnibus Law UU
Cipta Kerja dapat menghambat upaya untuk melindungi hutan Indonesia. Itu karena mereka
khawatir perusakan hutan yang semakin parah akan semakin menghilangkan keanekaragaman
hayati dan menahan upaya global dalam memperlambat perubahan iklim.
"Sementara perubahan peraturan yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan investasi asing,
mereka berisiko melanggar standar praktik terbaik internasional yang dimaksudkan untuk
mencegah konsekuensi berbahaya yang tidak diinginkan dari kegiatan bisnis yang dapat
menghalangi investor dari pasar Indonesia," bunyi surat tersebut.
Sementara itu, dilansir dari The New York Times, para investor global mengeluarkan surat
terbuka yang menyerukan pemerintah Indonesia agar mendukung konservasi hutan dan lahan
gambut. Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia mengambil pendekatan jangka panjang
untuk pemulihan pandemi virus corona. Di sisi lain, Bloomberg melaporkan para investor
meminta video call dengan Pemerintah Indonesia untuk membahas UU Cipta Kerja.
"Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak harus saling eksklusif," tulis para
investor dalam surat terbuka.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul" Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, 35
Investor Global Malah Khawatir Pertamina akan menurunkan harga BBM Pertalite jadi setara
Premium di wilayah ini.
70
