Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

KETIDAKPERCAYAAN

Aksi unjuk rasa kaum buruh yang memprotes pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja,
dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR.
"Sebab itu, Jokowi arus mengkaji ulang Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disepakati
pemerintah dan DPR," terang Rektor Universitas Islam Assyafi'iyah (UIA) Prof Masduki Ahmad di
Jakarta, Selasa (6/10).

Masduki juga meminta aksi protes para buruh jangan dibiarkan berlarut-larut karena bisa
menimbulkan ketidakstabilan politik di dalam negeri, la menambahkan di tengah situasi yang
masih pandemi sekarang ini, perlu menjaga kestabilan politik sehingga tidak menimbulkan
kegaduhan baru di tengah masyarakat.

Sebab Itu, menurut Masduki, mengapa para buruh protes karena memang RUU Cipta Kerja yang
disepakati DPR dan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan para pengusaha daripada
buruh. Masduki berharap Presiden Jokowi menolak RUU Cipta Kerja yang sudah disepakati DPR
tersebut

BERPIHAK PEMODAL

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja
yang terkesan dikebut dan sarat kepentingan.

"Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sanat kecewa. Karena
DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar, dan membela kepentingan pemilik
kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak, "kata Anwar dalam keterangannya yang
diterima Selasa pagi (GHO). Anwar yang juga ketua PP Muhammadiyah ini mempertanyakan
anggota DPR sekarang ini. "Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini
? Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik,"
tandasnya.
(rfan/deny// haryono/toga/yahya/johara/ rizal/bi)

66