Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 62
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih menuturkan bahwa
pertimbangan uji materi tersebut merupakan salah satu langkah litigasi dalam melanjutkan
perlawanan menolak UU Cipta Kerja.
"Tidak menutup kemungkinan bakal melakukan judicial review. Judicial review menjadi
penekanan kami saat ini," ujar Jumisih saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/10/2020).
Rencana pengajuan judicial review rencananya juga akan dilakukan organisasi buruh di bawah
kepemimpinan Andi Gani Nena Wea, KSPSI.Andi menyebut, sejumlah pengacara top sudah
bersedia membantu buruh melayangkan gugatan ke MK.
"Ketika DPR memutuskan itu menjadi UU, memang enggak ada langkah lain bagi kami selain
gugat di MK," ujar Andi. Menanggapi serangkaian penolakan itu, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah meminta para pekerja dan buruh membaca UU Cipta Kerja terlebih dahulu secara utuh.
Ia mengklaim, banyak aspirasi pekerja yang diakomodasi pemerintah dalam UU Cipta Kerja
sehingga aksi mogok nasional dinilainya tak lagi relevan.
"Pertimbangkan rencana mogok ulang itu. Beberapa aspirasi pekerja yang diakomodasi di dalam
UU itu, misalnya ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tenaga kerja alih daya
(outsourcing), syarat PHK dan upah yang masih mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Ia pun mengatakan bahwa UU Cipta Kerja juga masih mengakui adanya Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK). Kendati demikian, Ida menyadari tidak semua aspirasi para buruh dan
pekerja dapat diakomodasi pemerintah dan DPR.
61
