Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 57
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta kepada sejumlah elemen serikat
buruh untuk membatalkan aksi Mogok Nasional Oktober 2020. Gerakan tersebut merupakan
respon buruh yang menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja UU Cipta Kerja oleh DPR
pada Senin (7/10/2020) lalu. Menurut Ida, mogok nasional rawan jadi penyebaran virus corona.
KATA MENAKER SOAL MOGOK NASIONAL: TIDAK RELEVAN, LUPAKAN RENCANA
ITU!
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta kepada sejumlah
elemen serikat buruh untuk membatalkan aksi Mogok Nasional Oktober 2020. Gerakan tersebut
merupakan respon buruh yang menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja UU Cipta
Kerja oleh DPR pada Senin (7/10/2020) lalu. Menurut Ida, mogok nasional rawan jadi
penyebaran virus corona.
"Terkait rencana teman-teman (buruh) yang akan melakukan mogok nasional, saya minta
dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi yang jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan
dan untuk berkumpul, menjaga jarak karena pandemi Covid-19 masih tinggi dan belum ada
vaksinnya sampai sekarang," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).
Ia mengklaim, pihaknya selalu membuka diri untuk berdialog dengan serikat buruh yang masih
menolak pasal-pasal di UU Cipta Kerja. Kata dia, dialog lebih diutamakan ketimbang aksi turun
ke jalan.
"Banyak aspirasi teman-teman yang kita sudah akomodir seperti PKWT, outsourcing, syarat PHK.
Semua masih tetap mengacu pada UU lama UU Nomor 13 Tahun 2003. Soal upah juga masih
kita akomodir dengan adanya upah minimum kabupaten kota," ucap Ida.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, aksi mogok nasional sangat berisiko
jadi klaster baru penyebaran pandemi dan justru bisa membahayakan keluarga peserta aksi.
"Karena sudah diakomodir, menurut saya jadi tidak relevan. Lupakan rencana itu, saya ajak kita
tidak mengambil risiko yang bisa membahayakan kita semua. Istri, suami, dan anak-anak juga
harus tetap dijaga agar sehat," tegas Ida.
Ia menuturkan, proses pembuatan draf RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Cipta Kerja
sudah melalui proses yang panjang. Kemnaker membuka diri bagi serikat buruh yang datang
untuk berdialog langsung.
"Saya ahak duduk bareng dengan semangat melindungi bagi yang sudah bekerja dan memberi
pekerjaan bagi yang masih menganggur. Saya tunggu kehadiran di meja dialog," ucap Ida.
"Kita bisa menemukan jalan tengah yang menenangkan kita semua. Kita semua berupaya
menyalakan lilin, bukan kegelapan," tambah dia.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan
kendati omnibus law UU Cipta Kerja telah disahkan, sebanyak 32 konfederasi serikat buruh tetap
melanjutkan aksi Mogok Kerja Nasional yang berlangsung dari 6 hingga 8 Oktober 2020.
Dalam aksi mogok kerja nasional itu, menurut Said Iqbal, buruh akan tetap menyuarakan
penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.
Adapun yang dikritik dari omnibus law yaitu tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang,
nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.
56
