Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 54
Judul [POPULER NASIONAL] Pasal-pasal Kontroversial dalam UU Cipta Kerja |
Cerita Pembobol Rekening Bank dengan Modus Kode OTP
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06282381/populer-
nasional-pasal-pasal-kontroversial-dalam UU-cipta-kerja-cerita
Jurnalis Dani Prabowo
Tanggal 2020-10-07 06:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja terus menuai banyak penolakan dari
berbagai elemen masyarakat sipil. Sejumlah aturan yang dimuat di dalam beleid tersebut diyakini
berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
[POPULER NASIONAL] PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM UU CIPTA KERJA |
CERITA PEMBOBOL REKENING BANK DENGAN MODUS KODE OTP
JAKARTA, - Pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja terus menuai banyak
penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Sejumlah aturan yang dimuat di dalam beleid
tersebut diyakini berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kompas.com mencatat, ada beberapa pasal bermasalah dan kontroversial di dalam Bab IV
tentang Ketenagakerjaan pada aturan yang disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu itu. Sementara
itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meringkus 10 pembobol rekening bank yang
telah bekerja sejak 2017 hingga 2020.
Ada 3.070 rekening yang berhasil dibobol pelaku dengan modus menipu korban untuk
mendapatkan kode one time password (OTP). Total kerugian nasabah yang berhasil dibawa
kabur uangnya mencapai Rp 21 miliar.
Berikut berita yang paling banyak dibaca di Kompas.com, kemarin, selengkapnya : 1. Pasal-pasal
kontroversial dalam UU Cipta Kerja Di antara pasal yang bermasalah yaitu Pasal 59 yang
berpotensi menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Selanjutnya, Pasal 79 terkait hak libur dalam sepekan yang dipangkas. Serta Pasal 88 yang
mengatur terkait hak pengupahan pekerja. Selain itu, beberapa pasal yang sebelumnya diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus di dalam aturan
baru itu.
53