Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 52
oleh satgas omnibus law yang berisi 127 orang peng- usaha yang memiliki konflik kepentingan
dengan pemerintah seperti mantan fim sukses pengusaha yang terkait kebijakan prosesnya saat
Ike sini abnornal dan tertutup, sidang di hotel-hotel mewah bahkan ada yang menggunakan
uang pribadi* anggota dewan, pembahasan tingkat II dibuat sant naskah final RUU belum jelas
dan tidak dlbagi ke nggota DPR.
Lalu, pembahasan tingkat II tidak disebutkan dalam undangan sidang tanggal 6 Oktober,
menyusupkan kluster pajak di akhir-akhir persidangan dantidak ada di naskah akademik.
Pembahasan dikebut hingga tengah mlam sangat jarang ter- jadi sebeiumnya, mski ada yang
positif COVID-19 sidang tetap dilanjutkan.
Dan, pembahasan tingkat 2 hanya dihadiri 318 dari total 575 anggota dewan yang hadir
baiksecara fisik maupun virtual. Artinya, sebanyak 257 legislator memilih untuk tidak hadir.
Sidang penutupan direncanakan tanggal 8 Oktober stelah ada rencana aksi besar tiba-tiba
dimajukan menjadi 5 Oktober.
Draf RUU dibuat taripa kajian naskah akademik terlebih dahulu di pengadilan. Pemerintah
mengakui buat bersama dibarengi naskah akademik pada undang-undang 12 2011
mengharuskan adanya naskah akademik sebelum ada RUU, anggota dewan yang hadir pada
saat pengesahan tidak memperoleh salinan fisik bahkan pimpinan sidang mematikan microphone
anggota dewan yang menolak.
Bagaimana anda melihat pengesahan UU Cipta Kerja ini?
Ada kesan dipaksakan, karena mendengar akan ada aksi buruh tanggal 5 dan 6 Oktober. Upaya
Judicial Review ke MK seperti disarankan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apa
tanggapan anda ?
Saya menolak argumen itu. Menurut saya Judicial Review tidak usah dilakukan. Karena
pengesahan UU Ciptaker inkonstitusional, maka isinya cacatihukum. Jadi, tidak bisa melawan UU
inkonstitusional dengan jalur konstitusional. Dan, itu bukan jalan satu-satunya. Sama saja DPR
dan pemerintah tidak memiliki itikad baik. Tidak pro rakyat dan mau enaknya sendiri.
Apa catatan anda dan harapan anda terhadap UU Cipta Kerja ini?
Seluruh masyarakat dari berbagai unsur harus terus menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja.
Karena dalam sejarah Indonesia, mungkin sebuah UU tidak diberlakukan, begitu disahkan
mungkin sudah pernah ada. (nas)
51
