Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

DEMOKRAT PATI TOLAK PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA

PATI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat DPRD Pati menyatakan dukungannya
terhadap langkah Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI yang menolak omnibus law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Penolakan serupa disampaikan DPC Partai Demokrat melalui
fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Pati dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap
Raperda APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021, Selasa (6/10).

"Demokrat dari pusat hingga daerah menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena berpotensi
merenggut hak-hak buruh. Justru yang lebih diuntungkan investasi asing," ujar Ketua DPC Partai
Demokrat Pati Joni Kurnianto di kantor partainya seusai mengikuti rapat paripurna di DPRD.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya menilai dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI,
Senin (5/10) membuka keran investasi asing. Jika investor asing membanjiri negeri ini maka
warga lokal akan tergusur. "Investor dan pembangunan itu perlu, tetapi harus memerhatikan
kesejahteraan masyarakat. Kalau lebih menguntungkan warga asing, itu tidak tepat," tandasnya.
Pria yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati itu mengemukakan, UU Cipta Kerja merupakan produk
hukum yang cacat substansi dan prosedur. Mengingat, proses pembahasannya, terutama yang
menyangkut hal krusial tidak berlangsung transparan dan akuntabel.

"Keterlibatan masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society dalam proses itu sangat minim. Ini
tidak dapat dibenarkan sehingga patut ditolak pengesahannya," lanjutnya.

Kondisi demikian, menurutnya justru menggeser semangat Pancasila terutama sila kelima.
Karena keadilan sosial lebih diarahkan pada ekonomi yang terlalu kapitalistik dan neo liberalistik.

"Patut dipertanyakan UU Cipta Kerja untuk kepentingan siapa? negara yang mana? DPR
seharusnya mendengarkan masukan masyarakat, terutama dua ormas besar, NU dan
Muhammadiyah. Kedua ormas itu mendatangi langsung DPRD tetapi tidak ditanggapi," sesalnya.

Demokrat berharap, UU Cipta Kerja dapat ditinjau ulang pengesahannya untuk dilakukan
pencermatan lebih mendalam, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Politisi Partai Demokrat Kartina Sukawati menyatakan, seharusnya negara saat ini lebih
konsentrasi pada penanganan pandemi Covid-19. "Saat ini belum waktunya pengesahan RUU
Cipta Kerja. Karena Indonesia masih disibukkan dengan penanganan Covid-19 yang belum
tuntas," katanya.

49