Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 51
Judul Cacat, Tidak Tepat Menempuh Jalur Judicial Review
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis nas
Tanggal 2020-10-07 06:28:00
Ukuran 115x223mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 41.400.000
News Value Rp 207.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
KETUA Umum (Ketum) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati
menegaskan, Undang-Undang.(UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law inkonstitusional. Sejak awal
pembahasan RUU tersebut cacat.
CACAT, TIDAK TEPAT MENEMPUH JALUR JUDICIAL REVIEW
KETUA Umum (Ketum) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati
menegaskan, Undang-Undang.(UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law inkonstitusional. Sejak awal
pembahasan RUU tersebut cacat. Berikut perbincangan selengkapnya dengan INDOPOS.
Apa tanggapan anda terkait pengesahan UU Cipta Kerja?
UU Cipta Kerja banyak mendapatkan penolakan publik. Tidak saja dari buruh, petani, tapi
jugasejumlah tokoh agama. Oleh karena itu, pemerintah semestinya membatalkan UU Cipta
Kerja init Pemerintah harus mendengar penolakan masyarakat. Kalau dibatalkan bisa enggak?
Ya bisa. Dulu pernah dilakukan, yakni (R.J Nomor 25 tahun 1997 tentang tenaga kerja. UU
tenaga kerja ini baru saja disahkan, tapi karena mendapatkan penolakan; maka UU Nomor 25
Tahun 1997 dibatalkan.
Anda melihat penolakan saat ini apakah sudah bisa menentukan UU Cipta Kerja bisa dibatalkan
atau tiddk dE berlakukan?
Penolakan UU Cipta Kerja jauh lebih luas, dibandingkan UU Tenaga Kerja Nomor 25 Tahun 1997
lalu. Semestinya pemerintah sudah bisa untuk memutuslan pembatalan UU Cipta Kerja. Kalau W
tenaga Keta Nomor 25 Tahun 1997 kan penolakannya hanya dari kalangan buruh saja. tapi UU
Cipta Kerja saatjni penlakan datangdari mahasiwaj para petani, para buruh dan tokoh agama.
Jadi kaJau pemerintah masall tidak mendengarkan penolakan ini, mereka bebal. Sngat
keterlaluan!
Anda tadi menyatakan UU Cipta Kerjainskonsti- tusibnal. Coba anda jelaskan?
Sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja ini inkonstitusional. Ada 12 persoalan dj antaranya:
naskah RUU disembunyikan Saat pembahasan di pemerintahan, naskah omnibus law disusun
50
