Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA, KEINGINAN JOKOWI YANG JADI NYATA..

JAKARTA, - Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Omnibus Law yang dapat
merevisi banyak undang-undang sekaligus akhirnya terwujud melalui disahkannya UU Cipta
Kerja. Jika melihat ke belakang, keinginan Presiden Jokowi ini sudah disampaikan sejak ia dilantik
bersama Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden RI 2019-2024, pada 20 Oktober 2019
lalu.

Dalam pidatonya usai pelantikan, Presiden Jokowi menyoroti tumpang tindih pada berbagai
regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu,
Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun Omnibus Law, sebuah
UU sapu jagat yang bisa merevisi banyak UU.

"Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi
sekaligus," kata Kepala Negara saat itu.

Tidak lama setelah pidato itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk
membuat draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Saat
penyusunan draf masih berjalan di tingkat pemerintah, Presiden Jokowi bahkan sudah
menyampaikan harapannya ke DPR agar bisa merampungkan pembahasan RUU ini dalam 100
hari.
"Saya akan angkat jempol, dua jempol, kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ujar
Presiden Jokowi dalam pertemanan tahunan industri keuangan 2020, pada pertengahan Januari.

Pada 12 Februari 2020, draf RUU Cipta Kerja yang disusun oleh pemerintah akhirnya rampung.
Pemerintah mengklaim penyusunan RUU tersebut sudah melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pengusaha dan buruh .

Melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah, draf RUU tersebut diserahkan kepada DPR. Pemerintah sempat mengubah nama RUU
itu menjadi RUU Cipta Kerja. Kata 'lapangan' dalam penamaan sebelumnya diputuskan untuk
dihapus.

RUU ini kemudian mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13.

Sejak awal, RUU ini langsung mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, khususnya kaum
buruh. Sebab, banyak aturan yang dianggap bisa memangkas hak buruh dan menguntungkan
pengusaha. Pada 24 April, Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah dan DPR menunda
pembahasan RUU Cipta Kerja khusus untuk klaster ketenagakerjaan.

Keputusan diambil untuk merespons tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal
dalam klaster tersebut. Sebelum mengumumkan keputusan tersebut, Presiden Jokowi diketahui
sempat bertemu dengan tiga pimpinan serikat buruh.

"Penundaan ini untuk memberikan kesempatan ke kita untuk mendalami lagi substansi dari
pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku
kepentingan," kata Presiden Jokowi.

Dengan keputusan penundaan tersebut, maka buruh pun membatalkan aksi unjuk rasa besar-
besaran. Klaster Ketenagakerjaan akhirnya kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah pada 25
September.
Setelah itu pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR terus dikebut. Proses pembahasannya relatif
berjalan mulus. Untuk meloloskan RUU Cipta Kerja menjadi UU, anggota dewan sampai rela

59