Page 949 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 949
menjadi Undang-Undang ini sangat bagus untuk menanggulangi melonjaknya angka
pengangguran.
Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial, Harijanto mengatakan, dari isi
Undang-Undang menurutnya pasti ada plus minus untuk berbagai pihak. Pemerintah, pengusaha
hingga pekerja juga harus berkorban. "Jadi, memang ini demi untuk penciptaan lapangan kerja
yang besar karena pengangguran sekarang makin hari makin nambah. Pengangguran sekarang
ada 45 juta orang, kalau tambah 3 juta per tahun, 10 tahun lagi kita bonus demografi 60 juta
orang menganggur, kita bisa malapetaka," ujar Harijanto dalam acara Market Review IDX
Channel, Selasa (6/10/2020).
Harijanto menambahkan, dari 11 klaster yang ada dalam RUU tersebut, memang klaster
ketenagakerjaan yang paling disorot karena menyangkut buruh dan pekerja pada umumnya.
Namun, para pencari kerja tidak ada yang mewakili dan RUU ini sebagai jawaban yang tepat.
"Sehingga itu sebetulnya tugas pemerintah. Maka, pemerintah memikirkan dari sekarang
daripada terlambat sekarang waktunya rakyat harus diberikan pekerjaan yang formal, yang
layak, yang bisa terlindungi jaminan sosial dan bisa mendapatkan perlindungan di hari tua pada
waktu nanti mereka pensiun," kata dia. ( ) Dia juga menyebut dalam RUU tersebut tidak hanya
memberatkan pekerja, pengusaha pun turut terdampak karena harus membayar sejumlah
kompensasi dan jaminan.
"Sebetulnya ini bagi kita UU Omnibus Law ada memberatkan bagi pengusaha, karena yang
tadinya kita misalkan PKWT itu kita tidak perlu memberikan kompensasi atau tidak ikut BPJS,
sekarang harus diikutkan," ucapnya.
(ind).
948
