Page 950 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Menaker Ida: Pro-Kontra Omnibus Law Hal yang Wajar
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/187300/34/menaker-ida-pro-kontra-
omnibus-law-hal-yang-wajar-1601964656
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-10-06 13:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima
masukan dari serikat pekerja/serikat buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah
telah dengan seksama menyerap berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus
memutuskan dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan RUU Cipta
Kerja di DPR berjalan dinamis, demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak
masukan dari Panja DPR sehingga menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster
ketenagakerjaan

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan sekali lagi bahwa proses
penyusunan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law sejatinya telah melibatkan partisipasi publik,
baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha,
kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi bahkan lembaga lainnya,
seperti International Labour Organization (ILO).

MENAKER IDA: PRO-KONTRA OMNIBUS LAW HAL YANG WAJAR

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan sekali lagi bahwa proses
penyusunan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law sejatinya telah melibatkan partisipasi publik,
baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha,
kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi bahkan lembaga lainnya,
seperti International Labour Organization (ILO).

Bahkan, lanjut dia, pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR,
sesuai arahan Presiden pada tanggal 24 April 2020, pemerintah melakukan kembali pendalaman
949