Page 955 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 955
SERIKAT BURUH DI JABAR DISARANKAN AJUKAN JUDICIAL REVIEW UU CIPTA
KERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyarankan serikat buruh untuk melakukan
judicial review jika keberatan atas poin-poin dalam UU Cipta Kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan pihaknya meminta buruh untuk
melakukan konsolidasi internal dan tidak menggelar aksi mogok kerja.
"Konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sekarang kalau unjuk rasa
izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan oleh DPR," katanya
saat dihubungi, Selasa (6/10/2020).
Menurutnya langkah judicial review lebih elok dibanding melakukan mogok kerja dan unjuk rasa
yang memiliki resiko lebih besar. "Di Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan
unjuk rasa, ada yang menolak tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah menghimbau jangan
mogok dan unjuk rasa karena resikonya besar," katanya.
Taufik memaparkan alasan pihaknya menghimbau buruh untuk menolak unjuk rasa dan mogok.
Pertama, menurutnya apakah para buruh sudah mengetahui secara detil isi UU Cipta Kerja.
"Buruh-buruh ini apakah sudah tahu poin-poin yang beredar viral masuk dalam UU?" Katanya.
Dia menilai ada narasi yang hadir di kalangan awam bahwa UU Cipta Kerja merugikan para
pekerja patut tidak boleh ditelan bulat-bulat.
"Kata Ibu Menaker, sebetulnya tuntuntan buruh sudah masuk diakomodir ke UU, walaupun kita
belum menerima secara resmi. Poin seperti misalnya outsourcing dihilangkan itu kan tidak ada,"
ujarnya.
Kedua, aksi unjuk rasa menurutnya dikhawatirkan rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19.
Taufik menilai resiko ini berbahaya karena jika terjadi siapa pihak yang akan bertanggung jawab.
"Ketiga resiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka
yang bukan pekerja bakal terkena dampak," katanya.
Taufik sendiri memastikan pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak menerima keluhan dan
tuntutan dari buruh mengingat UU sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. "Kita tidak
punya kewenangan, gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang, jadi saran judicial
review menurut kami bentuk win-win solution," paparnya.
954
