Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2019
P. 41
Title PERLINDUNGAN HUKUM PMI LEMAH
Media Name koran-jakarta.com
Pub. Date 15 Agustus 2019
Page/URL http://www.koran-jakarta.com/perlindungan-hukum-pmi-lemah/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pendampingan hukum dan lobi politik pemerintah Indonesia untuk melindungi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di luar negeri sangat mendesak.
Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sebanyak 195 PMI terancam
hukuman mati di luar negeri.
"Selama ini, pemerintah Indonesia masih sangat lalai dalam memberikan
perlindungan warga negaranya yang bekerka di luar negeri. Ini terlihat pada
meningkatnya kasus pemulangan jenazah PMI yang berasal dari Nusa Tenggara
Timur," kata Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, usai konferensi pers di Kantor Komnas
HAM, Jakarta, Rabu (14/8).
Ia mengatakan kasus pemulangan jenazah PMI ke NTT setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Pada Agustus tahun 2019, NTT telah menerima sebanyak 79 jenazah
yang dipulangkan karena kasus hukum di negara penempatannya.
"Pemerintah Indonesia harus melakukan pengawalan pada kasus-kasus hukum PMI.
Hal ini sangat penting agar keluarga korban bisa mendapatkan hak-haknya,"
tambah Saraswati.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Jarnas Anti TPPO, Gabriel Goa mengatakan
penegak hukum belum menerapkan peraturan penghapusan TPPO secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, terdapat oknum penegak hukum yang malah ikut terlibat
dalam kasus perdagangan orang.
Karena itu, menurut dia, sangat diperlukan kehadiran lembaga negara untuk
memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat khususnya bagi PMI yang
menjadi korban.
Page 40 of 114.
