Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020
P. 60
"RUU Cipta Kerja itu kiranya bisa menjadi solusi akibat persoalan nasional yang lahir
akibatCovid-19," ujar Rieke dalam seminar Onmibus La w bertemakan "RUU Cipta Kerja Klaster
Perizinan dan Investasi Daerah", seperti dikutip Antara, Rabu (17/6).
Sebelumnya. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Azwar
Anas berharap RUU Ciptaker. yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama Baleg DPR, bisa
menjawab kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemerintah,khususnya pemerintah daerah di
Indonesia pascapandemi Covid-19.
Laporan dari sejumlah pemerintah daerah, kata Azwar Anas, sebagian daerah mengalami
kesulitan yang luar biasa sebagian.
"Seandainya pada bulan Agustus sampai September, tidak bisa lagi membayar gaji sisa harian
lepas, tunjangan hari raya (THR), atau PNS. Ada beberapa daerah, melapor kepada saya, sudah
tidak bisa membayar listrik pada bulan Agustus. Banyak daerah juga mengalami defisit yang
cukup berat," kata Anas.
Anas berharap situasi ke depan tidak lagi menjadi lebih buruk karena RUU Ciptaker memberikan
harapan baru bagi daerah.
"Ada komitmen bagi negara dan masyarakat Indonesia semua untuk memberikan 'karpet merah'
bagi investasi di
satu sisi, dan lapangan kerja yang tumbuh di sisi yang lain," kata Bupati Banyuwangi itu.
Lebih lanjut Rieke mengatakan bahwa keberadaan kepala daerah menjadi penting dalam
penyusunan RUU Ciptaker sebab program pemerintah tidak akan pernah bisa berjalan tanpa
dukungan kepala daerah.
"Program pemerintah tidak akan pernah bisa berjalan jika tidak melibatkan secara aktif, secara
transparan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk dalam penyusunan RUU Cipta
Kerja," kata Rieke.
Kendati demikian, kata Rieke. Indonesia bukan negara federal namun merupakan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. (W-12]
59
