Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020

Baik PHK karena alasan efisiensi atau pailit, perusahaan harus membayarkan sejumlah uang,
seperti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Uang itu bisa dibayarkan secara
langsung oleh perusahaan atau melalui dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), jika
perusahaan tersebut mengikuti program dana pensiun.

MENGUKUR PAJAK PESANGON & MANFAAT PENSIUN

Kondisi pandemi virus Covid-19 mulai pengujung kuartal 1/2020 telah menyebabkan gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, seiring dengan tersendatnya aktivitas
perekonomian. Dengan kondisi tersebut, pemberi kerja tetap harus memberikan hak dan
melaksanakan kewajibannya kepada pekerja yang diberhentikan.

Baik PHK karena alasan efisiensi atau pailit, perusahaan harus membayarkan sejumlah uang,
seperti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Uang itu bisa dibayarkan secara
langsung oleh perusahaan atau melalui dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), jika
perusahaan tersebut mengikuti program dana pensiun.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, telah terdapat 2,7 pekerja yang mengalami
PHK selama masa pandemi. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), banyak perusahaan berada dalam kondisi serba sulit. Mereka tidak bisa
melakukan PHK karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar pesangon, tetapi juga
kesulitan untuk membayar gaji sehingga para pekerja dirumahkan.

Menurut VP Head of Pension DPLK Avrist Firmansyah, kondisi tersebut menjadi momentum bagi
perusahaan untuk mengelola dana pensiun karyawannya melalui DPLK.

Salah satu manfaat yang bisa diperoleh perusahaan jika menggunakan DPLK, adalah pengenaan
tarif pajak yang lebih rendah.
'Ada perbedaan tarif pajak manfaat pensiun antara DPLK dan pesangon. Tkrif pajak bagi
[manfaat pensiun] DPLK itu mencapai 5%, sehingga dengan hasil perhitungan (manfaat
pensiun) yang sama, manfaat yang diperoleh pekerja akan lebih besar," ujar Firmansyah pada
Selasa (16/6).
Hal tersebut diatur dalam dua regulasi, pertama yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tarif
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun
TUnjangan Hari TUa dan Jaminan Hari TUa Yang Dibayarkan Sekaligus.

Regulasi kedua yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
16/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, TUnjangan Hari TUa, dan Jaminan Hari TUa yang Dibayar
Sekaligus.

Firmansyah menjelaskan jika manfaat pensiun yang diterima peserta kurang dari sama dengan
Rp50 juta, tidak terdapat pajak yang perlu dibayarkan. Jika manfaat pensiun itu berkisar Rp50
juta-RplOO juta maka pajaknya sebesar 5%, baik bagi pesangon maupun manfaat pensiun.

Perbedaan muncul dalam nominal yang lebih besar. Jika manfaat pensiun pekerja Rp 100 juta-
Rp500 juta, pajak yang dikenakan terhadap pembayaran melalui pesangon sebesar 15%,
sedangkan jika melalui DPLK tetap 5%.

Adapun, jika manfaat pensiun yang harus dibayarkan kepada pekerja berada di atas Rp500 juta,
terdapat pajak 25% jika dibayarkan melalui pesangon dan hanya 5% jika dibayarkan melalui

62