Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020

Judul MENGUKUR PAJAK PESANGON & MANFAAT PENSIUN
Nama Media Bisnis Indonesia

Newstrend Dana Pensiun
Halaman/URL Pg19
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-18 04:05:00
Ukuran 289x294mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 222.530.000
News Value Rp 667.590.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

neutral - Firmansyah (VP Head of Pension DPLK Avrist) ujar Syarif. . Direktur Eksekutif DPLK
Muamalat Lilies Sulistyowati menilai perusahaan-perusahaan akan menunggu kondisi pulih
untuk kemudian memutuskan menggunakan DPLK

negative - Firmansyah (VP Head of Pension DPLK Avrist) Firmansyah menjelaskan bahwa
berdasarkan Statistik Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru terdapat sekitar 6,01%
pekerja Indonesia yang menjadi peserta dana pensiun. Hal tersebut menjadi cerminan bahwa
kepesertaan dana pensiun masih potensial untuk terus ditingkatkan. . Perusahaan-
perusahaandinilai harus mulai mempertimbangkan pengelolaan dana pensiun, karena ada atau
tidak ada pandemi virus corona, para pekerja sudah pasti akan memasuki masa pensiun. .
PELUANG . Krisis perekonomian yang disertai gelombang PHK dinilai akan membawa peluang
pertumbuhan peserta DPLK. Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan
(DPLK) Syarif Yunus menjelaskan bahwa pada 2008, saat terjadi gejolak perekonomian
melanda, terjadi perubahan cukup signifikan pada industri DPLK. Menurutnya, gelombang PHK
menyadarkan dunia usaha bahwa pembayaran pesangon menjadi beban besar yang kerap sulit
terpenuhi. . Sejak itu [krisis 2008] dan ditambah sejak ada DPLK Program Pensiun Untuk
Kompensasi Pesangon [PPUKP) pada 2013 aset yang dikelola industri DPLK terus bertumbuh
20%-30%, ujar Syarif kepada Bisnis, Rabu (17/6). . Pada krisis 2008, pelaku usaha menyadari
bahwa program wajib Jaminan Hari TUa oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja di
masa pensiun. Oleh karena itu, diperlukan program sukarela seperti DPLK. . Karena saat ini pun
tidak sedikit pemberi kerja yang merasa 'sudah cukup' dengan memberi program JHT bagi
karyawannya, sehingga tidak mau lagi menambah [program pensiun di] DPLK

Ringkasan

Kondisi pandemi virus Covid-19 mulai pengujung kuartal 1/2020 telah menyebabkan gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, seiring dengan tersendatnya aktivitas
perekonomian. Dengan kondisi tersebut, pemberi kerja tetap harus memberikan hak dan
melaksanakan kewajibannya kepada pekerja yang diberhentikan.

61