Page 110 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

LINDUNGI AWAK KAPAL PERIKANAN, INDONESIA RATIFIKASI KONVENSI ILO

JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk meratifikasi Konvensi
International Labour Organization (ILO) No. 188 tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan
atau Work in Fishing Convention. Ratifikasi ini diperlukan sebagai upaya meningkatkan
pelindungan awak kapal perikanan indonesia (AKPI) di dalam dan luar negeri.

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan Konvensi ILO No. 188 merupakan standar
ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di
atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak, khususnya terkait syarat dan kondisi
kerja, akomodasi dan makanan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), layanan kesehatan, dan
jaminan sosial.

"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemnaker dalam rangka
menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujar
Anwar Sanusi saat memimpin rapat pembahasan Konvensi ILO 188 secara virtual, Senin
(4/10/2021).

Anwar mengatakan pentingnya pelindungan bagi awak kapai perikanan melalui mekanisme
penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi ketentuan internasional,
antara lain Port State Measures Agreement (PSMA); International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCWF); Cape Town
Agreement on Safety of Fishing Vessel (CTA); dan ILO Convention No. 188 on Work in Fishing.

Wacana ratifikasi itu, kata dia, dilatarbelakangi sejumlah permasalahan yang dihadapi pekerja di
sektor penangkapan ikan. Yakni tindakan kerja paksa atau perbudakan, dan adanya beberapa
kasus ketenagakerjaan yang menimpa AKPI.

"Sejak diadopsi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, Konvensi ILO Nomor 188 termasuk
salah satu Konvensi ILO yang tingkat ratifikasinya sangat rendah," tuturnya.
Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini baru 19 negara Anggota ILO yang telah meratifikasi
Konvensi ILO No. 188. Namun, lanjut Anwar Sanusi, ke-19 negara tersebut bukan merupakan
negara tujuan penempatan AKPI. Sehingga ratifikasi Konvensi ILO No. 188 oleh Pemerintah
Indonesia tidak akan memberikan dampak signifikan dalam pelindungan APKI.
"Hal ini dikarenakan ratifikasi Konvensi oleh satu negara hanya berlaku bagi negara tersebut,"
kata dia. Ke-19 negara telah meratifikasi Konvensi ILO tahun 2007 itu yakni Angola, Argentina,
Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia, Norwegia,
Senegal, Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya.

"Terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan
Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021.
Ditambah lagi satu negara belum entry into force," kata dia.
Adapun pengaturan bagi awak kapal perikanan sebagian telah diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan. Sedangkan untuk awak kapai perikanan migran sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, telah disusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapai Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Posisi akhir RPP dimaksud telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk penetapan oleh
Presiden tanggal 20 Mei 2020. Dalam beberapa kali, Kemnaker kembali menyampaikan sikap
belum berencana meratif?kasi Konvensi ILO tersebut, hal ini dikarenakan adanya beberapa
pertimbangan seperti tersebut di atas," ujarnya.

109