Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

Nantinya, Pemkab Bantul berniat menyerahkan aspek pengelolaan kepada Kemnaker. Meski
dikelola Kemnaker, pelatihan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan
masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim
Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengapresiasi kunjungan Muslih ke BBPLK Bandung dan BLK
Lembang, dalam rangka mencari referensi untuk membangun BLK UPTP di Bantul. "BLK UPTP
yang dibangun di Bantul untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi yang ada
di Kabupaten Bantul," kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/10).

Pembangunan BLK UPTP di Bantul ini, ujarnya, sebagai solusi mendekatkan antara kebutuhan
Sumber Daya Manusia (SDM) terampil oleh perusahaan. "Kita harapkan, BLK UPTP yang
dibangun bisa terintegrasi dengan kejuruannya, untuk dapat menghasilkan para pencari kerja
yang kompeten," ujar Budi.

Dia juga menjelaskan, dalam setiap arahannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah ingin, agar pembangunan dan pengembangan BLK UPTP dan UPTD yang bisa menjadi
langkah dalam mendukung peningkatan keahlian SDM di daerah.
Sementara Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka
memperoleh gambaran dan informasi yang lebih detail tentang aktivitas BLK. Juga, seberapa
besar manfaat bagi peserta pelatihan.

Menurutnya, BBPLK Bandung dan BLK Lembang bisa menjadi barometer dalam upaya
meningkatkan keahlian SDM di Bantul. "Kita ingin BBPLK Bandung dan BLK Lembang nantinya
bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keahlian SDM yang ada di Bantul," ungkap Wakil
Bupati Bantul periode 17 Februari 2016 hingga 26 Februari 2021 ini.
Dalam membangun dan mengembangkan BLK UPTP ini, lanjut Halim, daerahnya telah memiliki
lahan seluas 2 hektar, yang dapat dijadikan lokasi pembangunan BLK UPTP. "Saya berharap
nantinya masyarakat Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY bisa belajar, berlatih di BLK UPTP," jelas
politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Halim juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh
sambutan yang positif. Selanjutnya kami serahkan kepada Kemnaker untuk waktu pembangunan
BLK UPTP tersebut. Kapan akan dibangun dan beroperasi, itu sepenuhnya wewenang
Kemnaker," tutupnya.

Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 21 BLK UPTP yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu
BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan
(Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung
(Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis) dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lainnya adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK
Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK
Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las).
Kemudian, BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK
Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik). [ UMM ]

158