Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 163
"Tahapan jelas harus dimulai dengan peringatan lisan maupun tertulis pemecatan karena
kesalahan maka prosedur lain kalau soal perusahan PHK karena ekonomi perusahaan itu ada
konsekuensi dengan hak-hak dari pada karyawan ada rinciannya," kata Deddy Manafe Kepada
RRI Senin, (4/10/21) di Kupang.
Sementara itu persoalan PHK juga terjadi di daerah Kota Kupang menurut Ketua KNPI NTT
Hermanus Boki, pada 6 juni 2021 KNPI NTT menerima pengaduan resmi dari masyarakat Kota
Kupang yang bekerja sesuai ikatan kontrak namun pegawai tersebut di PHK secara sepihak oleh
perusahaan dengan alasan yang tidak akurat.
"Dalam ikatan kontraknya itu harus berakhir 31 agustus tetapi yang bersangkutan di PHK sepihak
di tanggal 30 Juni 2021 setelah dikonfirmasi tidak ada pelanggaran yang dilakukan karwan
tersebut ini hanya menyakut suka tidak suka antara perusahaan dan karyawan namun
berdampak pada karyawan tersebut," kata Hermanus Boki.
PHK yang dilakukan oleh perusahaan perlu dibuktikan dengan alasan yang akurat serta
pengambilan keputusan tidak boleh sepihak melainkan ada kesepakatan antara pihak
perusahaan dan pegawainya hal tersebut tertuang dalam aturan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan RI (Kepmeneker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Hubungan Kerja Selama Masa Pandemic Covid-19. (Chanda Saba/CA).
162
