Page 165 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

Dengan adanya JKP ini, pemerintah melarang pekerja/buruh yang belum pensiun maupun yang
di-PHK untuk cairkan dana JHT.
Larangan penarikan JHT di BPJS Ketenagakerjaan bagi korban PHK diatur dalam revisi
Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT.

Berdasarkan Permenaker No. 15/2021 mengenai JKP dijelaskan, manfaat uang tunai diberikan
setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk
3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir
pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi
batas atas upah yang ditetapkan.

Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Dalam hal upah melebihi batas
atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar
batas atas upah.

Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja baik untuk
hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT.

Penerima manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali. Manfaat JKP dapat diajukan setelah
peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran
paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau
pengakhiran hubungan kerja "PHK terhadap pekerja/buruh yang hubungan kerjanya
berdasarkan PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka
waktu PKWT. Ketentuan mengenai pembayaran iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dalam masa iuran paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan," isi salah satu pasal dari Permenaker tersebut.

164