Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 169
Kekhawatiran buruh
Buruh khawatir perubahan sistem pengupahan itu akan membuat standar upah menjadi lebih
murah. Kurang dari dua bulan lagi, kekhawatiran itu akan diuji dan kemungkinan besar dapat
terbukti.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari unsur pengusaha Adi Mahfudz pernah
mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2022 bisa naik, bisa juga turun.
“Kita sama-sama tahu sekarang (formula) penghitungan upah minimum sudah sangat berbeda
dari tahun sebelumnya. Beberapa wilayah mulai membuat ancang-ancang, bisa ada yang naik,
bisa juga ada yang turun,” katanya, dilansir dari KOMPAS TV, Kamis 23 September 2021 lalu.
Akan tetapi, ia mengakui, laju kenaikannya tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya ketika
penetapan upah minimum masih bisa dinegosiasikan dan mengacu pada pertumbuhan ekonomi
dan inflasi.
Sebagai simulasi kasar, D.I. Yogyakarta yang memiliki upah minimum terendah. Dengan
memakai rumus lama, UMP DIY 2020 seharusnya naik dari Rp 1,57 juta menjadi Rp 1,71 juta.
Namun, dengan rumus baru, kenaikan UMP DIY 2020 menjadi Rp 1,67 juta. Tentu ini masih
simulasi kasar karena data riil teranyar dari BPS belum dirilis.
Sistem baru ini memang sedikit mengurangi kesenjangan upah minimum antarprovinsi. Akan
tetapi, langkah ini dipandang alih-alih mendorong kualitas upah minimum yang layak secara
merata, sistem ini mengerem dan mengorbankan laju kenaikan upah minimum di daerah lain.
168
