Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 41

"Terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan
              Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021.
              Ditambah lagi satu negara belum entry into force," ujar Anwar Sanusi.

              Anwar  Sanusi  mengatakan,  dalam  tataran  regulasi  nasional,  pengaturan  bagi  awak  kapal
              perikanan sebagian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan
              untuk awak kapai perikanan migran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 64 Undang-
              Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah disusun
              Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapai Niaga
              Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

              "Posisi akhir RPP dimaksud telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk penetapan oleh
              Presiden tanggal 20 Mei 2020. Dalam beberapa kali, Kemnaker kembali menyampaikan sikap
              belum  berencana  meratifkasi  Konvensi  ILO  tersebut,  hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa
              pertimbangan seperti tersebut di atas," ujarnya.

              Anwar  Sanusi  menjelaskan,  proses  ratifikasi  Konvensi  Internasional  harus  memperhatikan
              kesiapan teknis, regulasi dan kewajiban pascaratifikasi, karena Negara Anggota yang meratifikasi
              Konvensi  memiliki  konsekuensi  untuk  menindaklanjutinya  ke  dalam  regulasi  nasional  yang
              sejalan dengan substansi Konvensi yang diratifikasi, penerapan implementasi, pengawasan, dan
              pelaporannya.

              Ia menambahkan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejalan dengan strategi
              diplomasi  Indonesia  di  tatanan  multilateral.  Indonesia  senantiasa  mendorong  ratifikasi  dan
              implementasi  instrumen  hukum  internasional  terkait  mobilitas  tenaga  kerja  internasional  dan
              hak-hak pekerja migran.

              "Untuk  tujuan  tersebut,  diperlukan  sinergitas,  regulasi  antar  Kementerian  terkait,  penguatan
              aspek regulasi agar patuh terhadap konvensi. Termasuk koordinasi lintas sektoral dan penguatan
              kerangka hukum nasional harus dikedepankan sebagai upaya dalam mengatur dan memberikan
              perlindungan bagi awak kapal perikanan," katanya.




































                                                           40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46