Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 38
"Tidak benar dong, JHT tetap JHT, JKP tetap JKP manfaatnya," ujar Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI-Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri kepada,
Senin (4/10/2021).
Sebelumnya, KONTAN pada 2 Oktober 2021 memberitakan, para pekerja/buruh mulai tahun
depan tidak bisa mengklaim secara sembarangan dana JHT. Termasuk bagi para pekerja/buruh
yang terkena PHK.
Gantinya, para pekerja/buruh yang ter-PHK ini akan mendapat uang bulanan dari BPJS
Ketenagakerjaan dari program JKP.
Hal tersebut telah diatur melalui Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dengan adanya JKP ini, pemerintah
melarang pekerja/buruh yang belum pensiun maupun yang di-PHK untuk cairkan dana JHT.
Larangan penarikan JHT di BPJS Ketenagakerjaan bagi korban PHK diatur dalam revisi
Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran JHT.
Berdasarkan Permenaker No. 15/2021 mengenai JKP dijelaskan, manfaat uang tunai diberikan
setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan ketentuan sebesar 45 persen dari upah untuk
3 bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya.
Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir
pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi
batas atas upah yang ditetapkan. Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5
juta.
Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran
manfaat uang tunai sebesar batas atas upah. Manfaat JKP diberikan kepada peserta yang
mengalami pemutusan hubungan kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun
PKWTT.
Penerima manfaat harus bersedia untuk bekerja kembali. Manfaat JKP dapat diajukan setelah
peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran
paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau
pengakhiran hubungan kerja.
"PHK terhadap pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT. Ketentuan
mengenai pembayaran iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diperhitungkan dalam masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan," isi salah satu
pasal dari Permenaker tersebut.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " " Penulis : Ade Miranti Karunia Editor :
Ambaranie Nadia Kemala Movanita.
37
