Page 6 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 6
Ringkasan
Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu tahun 2022 diyakini naik. Ketua Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan mengatakan pihaknya optimis
mengingat ada surplus pertumbuhan ekonomi nasional naik di atas 5 persen.
UMP NAIK
Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu tahun 2022 diyakini naik. Ketua Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan mengatakan pihaknya optimis
mengingat ada surplus pertumbuhan ekonomi nasional naik di atas 5 persen.
"Kan pertumbuhan ekonomi kata Sri Mulyani (Menkeu) kemarin ada kenaikan di atas 5 persen.
Mudah-mudahan ya," kata Aizan.
Ia menjelaskan saat ini belum disepakati besaran UMP. Pasalnya, untuk rapat penetapan UMP
belum dimulai dari tim Dewan Pengupahan yang dijembatani oleh Disnakertrans Provinsi
Bengkulu.
"Minimal ada kenaikan itu yang lagi diupayakan. Jika sudah ada rapat UMP, terus kita pantau
dan upaya untuk kesejahteraan para pekerja," jelasnya.
Keputusan final UMP masih menunggu nilai Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Edwar
Happy mengatakan berdasarkan hasil rapat 1 September lalu, disepakati untuk penetapan
besaran UMP dilanjutkan setelah BPS menyampaikan nilai Inflasi dan PDRB. Direncanakan rapat
digelar kembali untuk penetapan UMP ini pada pertengahan Oktober.
"Sekitar 20-21 Oktober nanti. Penetapan hasil rapat ini direncanakan pada 11 November nanti.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Untuk
ada tidaknya kenaikan UMP tergantung dari nilai inflasi dan PDRB nasional 2021. Kemampuan
produktivitas perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu," kata Edwar, kemarin.
Dijelaskannya, saat ini untuk UMP berdasarkan penetapan 2021 lalu sebesar Rp 2.215.000 per
bulannya. Untuk jumlah pekerja se-Provinsi Bengkulu ini tercatat ada lebih kurang 2.000
perusahaan dengan 39.575 tenaga kerja.
"Sesuai dengan amanat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa olah data untuk
penetapan UMP ada pada pihak BPS dan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu. Akan dilanjutkan
dengan merekomendasikan ke gubernur Bengkulu " ungkap Edwar.
Disisi lain, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, berpendapat bahwa dalam penetapan
UMP Provinsi Bengkulu ini yang terpenting adalah kesempatan antara tenaga kerja dan
perusahaan. Termasuk bagaimana upah ini mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan
tidak membebankan perusahaan menjadi rugi.
"Kita minta Disnakertrans agar tidak menerapkan sistem kontrak, agar pekerja bisa diangkat
menjadi karyawan tetap. Sehingga mereka mendapatkan hak mereka," jelas Dempo.
Hak hak dari para pekerja ini, ia contohkan misalnya hak cuti melahirkan, perlindungan BPJS,
THR, dan tunjangan lainnya. Hal ini penting dikawal, pasalnya bila dibiarkan adanya pekerjaan
dengan sistem kontrak maka dikhawatirkan adanya praktik yang diluar aturan dan ketentuan
pengupahan pekerja.
5
