Page 10 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 10
Judul MK Batalkan Peleburan Asabri dan Taspen, Ini Respons BPJS
Ketenagakerjaan
Nama Media kompas.com
Newstrend Pembatalan Peleburan BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/10/05/074000226/mk-batalkan-
peleburan-asabri-dan-taspen-ini-respons-bpjs-ketenagakerjaan
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-10-05 07:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sesuai Undang-Undang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, dan regulasi pendukung lain seperti Perpres 109 Tahun
2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, kami tetap fokus berupaya memperluas kepesertaan
jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di luar kategori ASN dan TNI/Polri
positive - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Termasuk di antaranya pegawai
swasta, BUMN, pekerja informal, pekerja migran, pekerja sektor jasa konstruksi dan pegawai
non-ASN
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Contoh manfaat tersebut antara
lain perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta
JKK, manfaat beasiswa hingga Rp 174 juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian
senilai Rp 42 juta pada program JKM, hingga manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga
deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu dapat diraih dengan iuran yang
sangat ringan
Ringkasan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program
Tabungan Hari Tua (THT) serta dana pensiun milik para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk
TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek). Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan,
Taspen dan Asabri bakal melebur ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Hal ini
telah diatur melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU
Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dimana keduanya diwajibkan melebur ke BP Jamsostek
pada 2029.
9
