Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

MK BATALKAN PELEBURAN ASABRI DAN TASPEN, INI RESPONS BPJS
KETENAGAKERJAAN
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program
Tabungan Hari Tua (THT) serta dana pensiun milik para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk
TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, instansinya
menghormati dan menerima putusan tersebut. Dia mengatakan, sebagai badan hukum publik,
semua kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan berdasar pada regulasi termasuk
perubahannya, seperti putusan MK tersebut.

"Sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, dan regulasi pendukung
lain seperti Perpres 109 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2021, kami tetap fokus berupaya
memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja di luar kategori
ASN dan TNI/Polri," katanya dalam siaran persnya, dikutip Selasa (5/10/2021).

"Termasuk di antaranya pegawai swasta, BUMN, pekerja informal, pekerja migran, pekerja
sektor jasa konstruksi dan pegawai non-ASN," lanjut Anggoro.

Dengan putusan MK ini, kata eks Wakil Direktur Utama BNI, semua pihak terkait dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar pekerja Indonesia mendapatkan
perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja, dan sebagai warga negara.

Dia bilang, ada salah satu upaya BPJS Ketenagakerjaan bisa memperluas kepesertaan, seperti
mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya bahwa manfaat program
Jamsostek sangat baik dan lengkap.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui 325 kantor cabang
yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Ditambah lagi, adanya layanan online melalui website
dan aplikasi JMO.

"Contoh manfaat tersebut antara lain perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja
tanpa batasan biaya untuk peserta JKK, manfaat beasiswa hingga Rp 174 juta pada program
JKK dan JKM, santunan kematian senilai Rp 42 juta pada program JKM, hingga manfaat hasil
pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah. Semua bentuk perlindungan itu
dapat diraih dengan iuran yang sangat ringan," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan,
yakni 19 menteri, jaksa agung, 3 kepala badan termasuk ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur,
416 bupati, dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Taspen dan
Asabri bakal melebur ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Hal ini telah diatur
melalui UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24
tahun 2011 tentang BPJS, dimana keduanya diwajibkan melebur ke BP Jamsostek pada 2029.

10