Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

RAPAT TERTUTUP, DPR MINTA BPJS TK HATI-HATI KELOLA DANA PEKERJA

Komisi IX DPR RI meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk
berhati-hati terkait pengelolaan dana pekerja yang mencapai Rp514,71 triliun pada Agustus
2021.

Permintaan itu disampaikan saat mengadakan rapat kerja secara tertutup bersama dengan
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko
Cahyo pada Senin (4/10/2021).

“Terkait investasi dana prinsipnya sesuai asas kehati-hatian sebagaimana ada dalam UU BPJS
dan aturan hukum lain yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena melalui
pesan tertulis kepada Bisnis selepas raker itu.

Berdasarkan laporan kesimpulan rapat yang diterima Bisnis, Komisi IX mendesak Direksi BPJS
Ketenagakerjaan untuk memastikan keamanan dana dengan hasil investasi yang memadai dan
menghindari penempatan investasi yang berpotensi menimbulkan kerugian.

“Instrumen yang dipilih sesuai mekanisme yang diatur dalam aturan direksi oleh tim komite
investasi,” kata Melki.

Bisnis mencoba menghubungi Anggoro untuk mengetahui pembahasan dalam rapat kerja
tertutup tersebut melalui sambungan telepon dan pesan tertulis namun tidak mendapat
tanggapan hingga berita ini dinaikkan.
Sebelumnya, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan alokasi
pengelolaan dana pada instrumen saham dan reksadana. Timboel beralasan imbal hasil dari dua
instrumen itu relatif lebih tinggi dibandingkan surat beharga negara (SBN) dan deposito.
Adapun, alokasi pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak disalurkan pada SBN
sekitar 63,1 persen, sementara pada instrumen saham berada di posisi 15,9 persen, deposito
mencapai 12,2 persen, reksadana sebesar 8,3 persen, properti sebesar 0,4 persen dan sisanya
pada penyertaan langsung sebesar 0,1 persen.

“Tentunya ini masih terkendala dengan adanya penyidikan oleh Kejaksaan Agung mengenai
unrealized loss yang hingga kini belum selesai. Belum selesaianya kasus penyidikan di Kejaksaan
Agung menyandera direksi baru BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah dana investasi di
saham dan reksadana,” kata Timboel melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, Jakarta, Senin
(4/10/2021).

Kendati demikian, dia menegaskan, imbal hasil dari SBN cenderung stabil di kisaran 6,6 hingga
6,7 persen untuk tenor 10 tahun. Menurut dia, imbal hasil itu lebih rendah dari pengelolaan dana
di instrumen saham dan reksadana. Hanya saja, tingkat keamanan SBN relatif lebih tinggi
dibandingkan saham yang bersifat fluktuatif.

“Namun demikian saham yang dibeli BPJS Ketenagakerjaan adalah saham-saham unggulan,
kategori saham LQ45, yang memang masih berpotensi memberikan imbal hasil di atas 10 persen
pada masa pendemi ini,” kata dia.

Sampai 31 Agustus 2021, realisasi hasil investasi dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar
Rp22,48 triliun atau sekitar 60,11 persen dari target Rp37,40 triliun. Bila mengacu pada target,
dia menggarisbawahi, semestinya secara rata-rata di akhir Agustus realisasi investasi mencapai
Rp 24,93 triliun.

77