Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 73
Pekerja perlu menempuh perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat
dengan pengusaha, paling lama 30 hari kerja.
Jika perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pihak dapat mencatatkan
perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya
penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
Setelah itu, tahapan penyelesaian perselisihan hak selanjutnya dilakukan melalui mediasi.
Jika penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, pengusaha yang
melanggar pemberian cuti tahunan dapat dikenai sanksi pidana kurungan minimal 1 bulan dan
maksimal 12 bulan dan atau denda minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 100 juta.
Hal itu sesuai dalam pasal 81 angka 65 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 187 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan.
72
