Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan komitmennya
untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang
Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention). Ratifikasi ini diperlukan
sebagai upaya peningkatan pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di dalam dan
di luar negeri. Menurut Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi, Konvensi ILO Nomor 188 merupakan
standar ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang
bekerja di atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak, khususnya terkait syarat dan
kondisi kerja, akomodasi dan makanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), layanan
kesehatan, dan jaminan sosial.

PERKUAT PELINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN, INDONESIA BERSIAP
RATIFIKASI KONVENSI ILO
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan komitmennya
untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang
Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention). Ratifikasi ini diperlukan
sebagai upaya peningkatan pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di dalam dan
di luar negeri.

Menurut Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi, Konvensi ILO Nomor 188 merupakan standar
ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di
atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak, khususnya terkait syarat dan kondisi
kerja, akomodasi dan makanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), layanan kesehatan, dan
jaminan sosial.

"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemenaker dalam rangka
menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujar
Anwar Sanusi saat memimpin rapat pembahasan Konvensi ILO 188 secara virtual, pada Senin
(4/10/2021).

Anwar Sanusi mengatakan, pentingnya pelindungan bagi awak kapai perikanan melalui
mekanisme penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi/mengadopsi
ketentuan internasiona, antara lain Port State Measures Agreement (PSMA); International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel
Personnel (STCWF); Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel (CTA); dan ILO
Convention Nomor 188 on Work in Fishing.

Wacana ratifikasi, lanjut Anwar Sanusi, juga dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan
yang dihadapi oleh pekerja yang bekerja di sektor penangkapan ikan. Yakni tindakan kerja paksa
atau perbudakan, dan adanya beberapa kasus ketenagakerjaan yang menimpa AKPI.

"Sejak diadopsi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, Konvensi ILO Nomor 188 termasuk
salah satu Konvensi ILO yang tingkat ratifikasinya sangat rendah," katanya.

Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini baru 19 negara Anggota ILO yang telah meratifikasi
Konvensi ILO Nomor 188. Namun, lanjut Anwar Sanusi, ke-19 negara tersebut bukan merupakan
negara tujuan penempatan AKPI.

Sehingga ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 oleh Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan
dampak signifikan dalam pelindungan APKI. "Hal ini dikarenakan ratifikasi Konvensi oleh satu
negara hanya berlaku bagi negara tersebut," ujarnya.

74