Page 94 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan komitmennya untuk
meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan
dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention). Ratifikasi ini diperlukan sebagai upaya
peningkatan pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di dalam dan di luar negeri.

PERKUAT PELINDUNGAN AWAK KAPAL PERIKANAN, INDONESIA BERSIAP
RATIFIKASI KONVENSI ILO

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan
komitmennya untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188
tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention). Ratifikasi ini
diperlukan sebagai upaya peningkatan pelindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di
dalam dan di luar negeri.

Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, Konvensi ILO Nomor 188 merupakan standar
ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di
atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak, khususnya terkait syarat dan kondisi
kerja, akomodasi dan makanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), layanan kesehatan, dan
jaminan sosial.

"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemnaker dalam rangka
menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujarnya
saat memimpin rapat pembahasan Konvensi ILO 188 secara virtual, pada Senin (4/10/2021).

Anwar Sanusi mengatakan, pentingnya pelindungan bagi awak kapai perikanan melalui
mekanisme penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi/mengadopsi
ketentuan internasional, antara lain Port State Measures Agreement (PSMA); International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel
Personnel (STCWF); Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel (CTA); dan ILO
Convention No. 188 on Work in Fishing.

Wacana ratifikasi, kata Sekjen Anwar, juga dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan yang
dihadapi oleh pekerja yang bekerja di sektor penangkapan ikan. Yakni tindakan kerja paksa atau
perbudakan, dan adanya beberapa kasus ketenagakerjaan yang menimpa AKPI.

"Sejak diadopsi pada 2007 sampai dengan 2020, Konvensi ILO Nomor 188 termasuk salah satu
Konvensi ILO yang tingkat ratifikasinya sangat rendah," katanya.

Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini baru 19 negara Anggota ILO yang telah meratifikasi
Konvensi ILO Nomor 188. Namun, ke-19 negara tersebut bukan merupakan negara tujuan
penempatan AKPI. Sehingga ratifikasi Konvensi ILO No. 188 oleh Pemerintah Indonesia tidak
akan memberikan dampak signifikan dalam pelindungan APKI. "Hal ini dikarenakan ratifikasi
Konvensi oleh satu negara hanya berlaku bagi negara tersebut," ujarnya.

Ke-19 negara telah meratifikasi Konvensi ILO tahun 2007 itu adalah Angola, Argentina, Bosnia
and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia, Norwegia, Senegal,
Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya. "Terdapat beberapa negara yang masih berstatus
not in force seperti Belanda, Polandia, dan Portugal yang akan dimulai pada 2020, serta Denmark
yang akan dimulai 2021. Ditambah lagi satu negara belum entry into force," ujar Anwar Sanusi.

93