Page 98 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 98
Judul Realisasi bantuan subsidi upah di Bengkulu capai Rp8,7 miliar
Nama Media bengkulu.antaranews.com
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://bengkulu.antaranews.com/berita/188733/realisasi-bantuan-
subsidi-upah-di-bengkulu-capai-rp87-miliar
Jurnalis Musriadi
Tanggal 2021-10-04 19:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Syarwan (Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu) Untuk
BSU Kementerian Ketenagakerjaan sudah tersalurkan Rp8,7 miliar untuk 8.790 pekerja
neutral - Syarwan (Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu)
Tentunya kita pun berharap program stimulus bagi pekerja ini dapat membangkitkan ekonomi
masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu. Karena sama-sama kita ketahui, sejak pandemi
melanda berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat
positive - Syarwan (Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu) BSU
untuk para pekerja ini turut menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
melalui sektor angkatan kerja. Walaupun tidak seluruh pekerja yang mendapatkan BSU
Ringkasan
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan
program Bantuan Subisidi Upah (BSU) sepanjang 2021 telah menyasar sebanyak 8.790 pekerja
dengan total anggaran mencapai Rp8,7 miliar. Ia mengatakan, pekerja yang menjadi penerima
manfaat program BSU tersebut merupakan pekerja yang berada di zona Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III.
REALISASI BANTUAN SUBSIDI UPAH DI BENGKULU CAPAI RP8,7 MILIAR
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan
program Bantuan Subisidi Upah (BSU) sepanjang 2021 telah menyasar sebanyak 8.790 pekerja
dengan total anggaran mencapai Rp8,7 miliar.
Ia mengatakan, pekerja yang menjadi penerima manfaat program BSU tersebut merupakan
pekerja yang berada di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level III.
97
