Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

Menurut Sekjen Anwar, dalam tataran regulasi nasional, pengaturan bagi awak kapal perikanan
sebagian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan untuk awak
kapai perikanan migran sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, telah disusun Rencana Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapai Niaga Migran dan Awak
Kapal Perikanan Migran.

"Posisi akhir RPP dimaksud telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk penetapan oleh
Presiden tanggal 20 Mei 2020. Dalam beberapa kali, Kemnaker kembali menyampaikan sikap
belum berencana meratif?kasi Konvensi ILO tersebut, hal ini dikarenakan adanya beberapa
pertimbangan seperti tersebut di atas," ujarnya.

Anwar Sanusi menjelaskan, proses ratifikasi Konvensi Internasional harus memperhatikan
kesiapan teknis, regulasi dan kewajiban pascaratifikasi, karena Negara Anggota yang meratifikasi
Konvensi memiliki konsekuensi untuk menindaklanjutinya ke dalam regulasi nasional yang
sejalan dengan substansi Konvensi yang diratifikasi, penerapan implementasi, pengawasan, dan
pelaporannya.
Ia menambahkan bahwa pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejalan dengan strategi
diplomasi Indonesia di tatanan multilateral. Indonesia senantiasa mendorong ratifikasi dan
implementasi instrumen hukum internasional terkait mobilitas tenaga kerja internasional dan
hak-hak pekerja migran.
"Untuk tujuan tersebut, diperlukan sinergitas, regulasi antar Kementerian terkait, penguatan
aspek regulasi agar patuh terhadap konvensi. Termasuk koordinasi lintas sektoral dan penguatan
kerangka hukum nasional harus dikedepankan sebagai upaya dalam mengatur dan memberikan
perlindungan bagi awak kapal perikanan," kata Sekjen Anwar. CM (ars).

94