Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2019
P. 56
lain telah konsultasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Pengurus Pusat
Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP-KEP) SPSI di Jakarta.
"Berbagai pihak sudah menyetujui tindakan yang kami lakukan, sebab jangka waktu
yang kami berikan cukup lama yaitu mulai dari April hingga Desember 2017," jelas
Riza.
Perusahaan, menurut Riza, sebelumnya juga sudah mengimbau para eks karyawan
tersebut untuk bekerja kembali lewat kontraktor, tetapi kebanyakan dari mereka
tidak mau mengambil kesempatan itu.
Konflik ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport terjadi pascapemerintah tidak
lagi memperpanjang izin ekspor konsentrat pada pertengahan Januari 2017. Di saat
bersamaan, PT Freeport juga tidak dapat mengirim 40 persen produksi
konsentratnya ke pabrik pengolahan smelting di perusahaan Smelter Gresik, Jawa
Timur karena saat itu tidak beroperasi.
Menyikapi kondisi itu, manajemen PT Freeport kemudian mengambil langkah-
langkah efisiensi, salah satunya dengan merumahkan sejumlah karyawannya.
"Saat itu kami tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK karyawan, hanya
merumahkan beberapa karyawan. Perusahaan tetap membayar gaji kepada
karyawan yang dirumahkan," kata Riza.
Sampai saat ini, menurut Riza, karyawan-karyawan yang di rumah tersebut
sebagian masih menerima gaji, sebagian mengambil paket pensiun, dan sebagian
berada dalam proses pensiun.
Sedangkan untuk karyawan Freeport yang tak dirumahkan, tetapi mogok, menurut
Riza, dianggap perusahaan melakukan tindakan mangkir alias tidak mau bekerja
lagi.
Page 55 of 76.
