Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2019
P. 54
ujar Didi.
Bahkan, dikatakan Didi, janji pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN
juga belum bisa diwujudkan.
Setali tiga uang dengan Didi, Wakil Sekretaris PP SPEE FSPMI, Samsuri mengatakan
PP 78/2015 adalah biang keladi upah murah dimana ada pembatasan untuk
kenaikan upah.
"Bahkan tidak ada lagi perundingan untuk menentukan upah minimum di daerah,
karena besar kenaikan sudah diputuskan pemerintah pusat," jelasnya.
Lebih lanjut, Samsuri mekankan bahwa PP 78/2015 untuk segera dicabut. Hal ini
untuk memberi harapan kesejahteraan bagi buruh.
"Kalau upah minimum untuk pekerja lajang saja susah didapat, bagaimana dengan
upah buruh yang berkeluarga?" tegas Samsuri.
Selain Didi Suprijadi dan Samsuri, beberapa aktivis juga hadir yaitu Sabda Pranawa
Djati (Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia/Sekretaris Jenderal Jamkeswatch),
Mundiah (Vice President FSPMI), dan Kardinal (Ketua PC SPAI FSPMI). Selain itu,
juga hadir aktivis buruh Bekasi, Muhammad Nurfahroji. [rus]
Page 53 of 76.
