Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 SEPTEMBER 2019

Title 92 BADAN USAHA DI GUNUNGKIDUL BELUM BAYAR IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Media Name harianjogja.com
Pub. Date 02 September 2019
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/09/02/513/1016088/92-ba dan-usaha-di-
Page/URL
gunungkidul-belum-bayar-iuran-bpjs-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Hingga awal September 2019 terdapat 92 badan usaha di Gunungkidul yang belum
membayar jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan
Gunungkidul, ada 1.058 badan usaha dengan keseluruhan tenaga kerja aktif
mencapai 8.492 tenaga kerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gunungkidul, MM Dhian Novita, mengungkapkan
upaya yang dilakukan agar perusahaan yang menunggak pembayaran BPJS untuk
pekerjanya dengan mengirimkan SMS berisi pemberitahuan pembayaran. Jika sudah
diperingatkan tidak ada pembayaran, maka langsung diberi surat pemberitahuan.
"Apabila beberapa kali sudah diberi surat pembayaran namun tidak bayar, kami
mendatangi perusahaan tersebut," katanya, Senin (2/9/2019).

BPJS Ketenagakerjaan menggandeng petugas pengawas dan pemeriksa (wasrik)
dari Jogja. Petugas wasrik mengawasi langsung terhadap perusahaan yang
menunggak pembayaran. Perusahaan yang menunggak didenda 2% setiap
bulannya jika telat membayar. "Pengawasan biasanya dengan Dinas Tenaga Kerja
dan kejaksaan setempat," katanya.

Dhian mengatakan, hak yang diperoleh para pekerja yaitu jaminan kematian dan
kecelakaan kerja. Apabila mengalami kecelakaan kerja sampai dirawat di rumah
sakit menempati layanan kesehatan kelas satu jika dirawat di rumah sakit umum
daerah. "Kalau di rumah sakit swasta ditempatkan di kelas dua," ucap Dhian.

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans
Gunungkidul, Joko Edy Wardoyo, menyatakan jajarannya pada akhir Agustus lalu
mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha dan mengimbau agar membayar
iuran BPJS tepat waktu. Ada pihak lain yang dilibatkan dalam sosialisasi kewajiban
pembayaran BPJS masing-masing unsur pemerintah, akademisi, Apindi dan serikat
pekerja," ujar dia. Selain itu, Disnakertrans Gunungkidul juga mengundang BPJS
Kesehatan.

Page 62 of 65.