Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020

Title SUDAH 735 PENGADUAN THR MASUK KE KEMENAKER
Media Name viva.co.id
Pub. Date 21 Mei 2020
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1217306-sudah-735-pengaduan-thr -masuk-ke-
Page/URL
kemenaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan, telah menyampaikan beberapa aturan melalui Surat
Edaran Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari
raya (THR) keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pendemi Corona
COVID-19. Dalam surat edaran itu diatur batas terakhir pencairan THR adalah tujuh
hari menjelang Lebaran. Bila pelaku usaha tidak membayarkan maka sejumlah
sanksi menanti.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan data dari posko pengaduan
THR dari tanggal 11 hingga 18 Mei saat ini sudah ada 735 pengaduan pekerja
terkait masalah THR dengan rincian konsultasi sebanyak 313 dan pengaduan
sebanyak 422.

"Total pengaduan yang masuk dari tanggal 11 hingga 18 Mei 2020 mencapai 735,"
kata Ida dikutip dari news , Kamis, 21 Mei 2020.

Ida juga menyampaikan perusahaan yang tidak mampu membayar THR ada
sebanyak 274 laporan dan ada 167 laporan mengenai tidak membayar THR. Untuk
itu pihaknya akan menindaklanjuti berbagai laporan yang masuk. Ia juga akan
memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR. Sanksi itu
bisa berupa sanksi administrasi, teguran tertulis.

"Dari kesepakatan itulah yang akan kami tindak lanjuti, memberikan sanksi-sanksi
berupa administrasi, teguran tertulis," ucapnya.

Selain itu Kemenaker juga mengimbau perusahaan tetap harus memenuhi
kewajiban membayarkan THR untuk pekerja walaupun dalam situasi pandemi
COVID-19. Sebelumnya, Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
M/6/HI.00.01/V/2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR)
keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pendemi COVID-19.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat pandemi
Corona COVID-19 yang membawa dampak pada kelangsungan usaha dan
mempertimbangkan kebutuhan pekerja atau buruh akan pembayaran THR
keagamaan. Jika perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu
yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi
atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara
pengusaha dan pekerja atau buruh..

Page 59 of 141.