Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2021
P. 167
Menurut Ida, penyaluran BLT gaji tahap I dan II ditransfer secara langsung kepada pekerja.
Mereka adalah pekerja yang sudah memiliki rekening di bank yang masuk dalam Himpunan
Bank-Bank Milik Negara (Himbara), seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk,
PT BNI (Persero) Tbk, dan PT BTN (Persero) Tbk.
Sementara, penyaluran tahap III diberikan kepada pekerja yang tak memiliki rekening di bank
Himbara. Walhasil, pemerintah harus melakukan pembukaan rekening secara kolektif (burekol)
terlebih dahulu kepada calon penerima.
Pelonggaran PPKM Tak Serta Merta Bikin Roda Ekonomi Melaju "Alhamdulillah, penyaluran di
tahap ketiga melalui skema burekol sudah berjalan. Kemarin di Semarang, saya sempat meninjau
pelaksanaan burekol ini di mana pihak bank Himbara jemput bola ke perusahaan," kata Ida
dalam keterangan resmi, Selasa (7/9).
Ida mengatakan pihak bank sengaja mendatangi langsung perusahaan-perusahaan agar tak
terjadi kerumunan masing-masing cabang perbankan. Hal ini juga untuk menjaga protokol
kesehatan di tengah pandemi covid-19.
Lebih lanjut Ida menekankan bahwa penerima BLT gaji adalah pekerja yang tidak menerima
bantuan sosial (bansos) lain, seperti kartu prakerja, bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan
program keluarga harapan (PKH).
"Untuk mengantisipasi terjadi duplikasi penerima dan sebagai upaya agar program BSU ini tepat
sasaran, kami memang melakukan pemadanan data calon penerima BSU dengan basis data
penerima program kartu prakerja, BPUM, dan PKH," jelas Ida.
Aturan terkait BLT gaji tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja atau Buruh dalam
Penanganan Dampak Covid-19.
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penerima BLT gaji bukan merupakan penerima bansos
lain dari pemerintah. Syarat lain, pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Kemudian, warga negara Indonesia (WNI) dan bekerja di wilayah yang menerapkan kebijakan
PPKM Level 3 dan Level 4. Selain itu, penerima harus merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan.
166
