Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2021
P. 59
SAJIKAN LAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, KEMNAKER CIPTAKAN DUA TEROBOSAN
Kementerian Ketenagakerjaan menciptakan dua terobosan dalam menyediakan pelayanan
informasi kepada publik. Hal itu sebagai upaya menjawab tantangan dalam menyajikan
pelayanan prima di tengah pandemi Covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, terobosan pertama yang diciptakan
Kemnaker dalam menyediakan pelayanan informasi yang inovatif adalah melalui penyediaan
layanan pelanggan secara virtual atau Customer Service Virtual.
"Pelayanan tersebut memungkinkan kami memberikan layanan tanpa berhadapan langsung
secara fisik, melainkan melalui perangkat layar monitor yang kami tempatkan di Ruang
Pelayanan Terpadu Satu Atap," ucap Menaker Ida di Jakarta , Selasa (7/9).
Selain Customer Service Virtual, kata Menaker Ida, Kemnaker juga meluncurkan terobosan
pelayanan khusus disabilitas. Fasilitas pelayanan telah didesain sedemikian rupa agar ramah
disabilitas.
"Bahkan petugas pelayanan kami telah dibekali kemampuan Bahasa Isyarat Indonesia
(BISINDO) untuk melayani masyarakat tuna rungu," ucapnya.
Ia menjelaskan, pelayanan untuk disabilitas diselenggarakan guna mewujudkan pelayanan
informasi yang inklusif, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama
untuk mendapatkan informasi, serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan, inovasi pelayanan tersebut
melengkapi jenis pelayanan daring yang telah ada sebelumnya, seperti pelayanan melalui E-Mail:
ppid@kemnaker.go.id; Whatsapp: 08119521150 dan 08119521151; Media Sosial Instagram
@ppid.kemnaker; Laman ppid.kemnaker.go.id; Aplikasi PPID Berbasis Android dan IOS; Call
Center: 1500630; dan Service Center: bantuan.kemnaker.go.id.
Sekjen Anwar memyatakan, era digital merupakan era kolaborasi. Kolaborasi akan
mempermudah dan menyempurnakan suatu produk layanan.
"Guna mewujudkan tata kelola layanan informasi publik yang baik, Kemnaker melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan," kata Sekjen Anwar.
Ia mengemukakan, pada tahun ini, PPID Kementerian Ketenagakerjaan telah menandatangani
kesepahaman bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.
"Selain dengan UGM, PPID Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan menerbitkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Ketenagakerjaan," katanya menambahkan.
Ia mengatakan, kolaborasi dengan UGM dan KPK menggenapi kolaborasi yang telah dlakukan
sebelumnya oleh Kemnaker, antara lain melalui kegiatan Pemutakhiran Daftar Informasi,
diseminasi informasi, kerja sama Forum PPID dengan Arsip Nasional, Komisi Informasi Pusat,
Kementerian Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, dan kolaborasi dengan NGO, seperti
Freedom of Information Network Indonesia (FoINI).
58