Page 64 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2021

SAJIKAN LAYANAN PUBLIK YANG PRIMA, KEMNAKER CIPTAKAN DUA TEROBOSAN

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menciptakan dua terobosan dalam
menyediakan pelayanan informasi kepada publik. Hal itu sebagai upaya menjawab tantangan
dalam menyajikan pelayanan prima di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, terobosan pertama yang diciptakan
Kemnaker dalam menyediakan pelayanan informasi yang inovatif adalah melalui penyediaan
layanan pelanggan secara virtual atau Customer Service Virtual.

"Pelayanan tersebut memungkinkan kami memberikan layanan tanpa berhadapan langsung
secara fisik, melainkan melalui perangkat layar monitor yang kami tempatkan di Ruang
Pelayanan Terpadu Satu Atap," ucapnya di Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Selain Customer Service Virtual, kata Menaker Ida, Kemnaker meluncurkan terobosan pelayanan
khusus disabilitas. Fasilitas pelayanan telah didesain sedemikian rupa agar ramah disabilitas.
"Bahkan petugas pelayanan kami telah dibekali kemampuan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo)
untuk melayani masyarakat tuna rungu," katapnya.

Ia menjelaskan, pelayanan untuk disabilitas diselenggarakan guna mewujudkan pelayanan
informasi yang inklusif, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama
untuk mendapatkan informasi, serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan, inovasi pelayanan tersebut
melengkapi jenis pelayanan daring yang telah ada sebelumnya, seperti pelayanan melalui E-Mail:
ppid@kemnaker.go.id; Whatsapp: 08119521150 dan 08119521151; Media Sosial Instagram
@ppid.kemnaker; Laman ppid.kemnaker.go.id; Aplikasi PPID Berbasis Android dan IOS; Call
Center: 1500630; dan Service Center: bantuan.kemnaker.go.id.

Sekjen Anwar menyatakan, era digital merupakan era kolaborasi. Kolaborasi akan
mempermudah dan menyempurnakan suatu produk layanan. "Guna mewujudkan tata kelola
layanan informasi publik yang baik, Kemnaker melalui Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," katanya.

Tahun ini PPID Kemnaker telah menandatangani kesepahaman bersama dengan Universitas
Gadjah Mada (UGM) tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam
rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

"Selain dengan UGM, PPID Kemnaker juga menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan menerbitkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian
Ketenagakerjaan," kata Sekjen Anwar.

Kolaborasi dengan UGM dan KPK menggenapi kolaborasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh
Kemnaker, antara lain melalui kegiatan Pemutakhiran Daftar Informasi, diseminasi informasi,
kerja sama Forum PPID dengan Arsip Nasional, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Keuangan,
Ombudsman Republik Indonesia, dan kolaborasi dengan NGO, seperti Freedom of Information
Network Indonesia (FoINI).

"Kolaborasi bersama pihak-pihak yang berasal dari beragam bidang diharapkan dapat
memperkaya perspektif kami dalam menciptakan layanan yang berintegritas dan akuntabel,"
ucapnya. CM (ars).

63