Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 180
Title KURANGI TEKANAN PUBLIK, PDIP MINTA RUU CIPTAKER DIKELUARKAN
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 14 April 2020
https://www.wartaekonomi.co.id/read281097/kurangi-tekanan-publik-pdip- minta-ruu-
Page/URL
ciptaker-dikeluarkan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah
Pitaloka mengusulkan kluster ketenagakerjaan yang ada dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dipisahkan atau dikeluarkan dari RUU tersebut
sehingga hanya fokus membahas pada investasi dan perizinan.
"Bagaimana mengurangi tekanan publik? Maka, ada baiknya kluster
ketenagakerjaan ini dipisahkan (dari RUU Ciptaker) sehingga untuk mempermudah
investasi dan perizinan saja," kata Rieke dalam Rapat Kerja Baleg DPR bersama
pemerintah secara fisik dan virtual di Jakarta, Selasa.
Rieke menilai kluster ketenagakerjaan harus dibicarakan secara komprehensif
karena ketenagakerjaan adalah hilir dari sistem perekonomian, perindustrian, dan
perdagangan.
Menurut dia, sektor hulu diatur lalu hilir yaitu ketenagakerjaan dibahas secara
komprehensif karena terutama dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan para
pekerja.
"Untuk atasi dampak pandemi COVID-19, banyak pabrik tutup. Kami sangat
mendukung pemerintah melakukan perbaikan regulasi. Namun, tidak ada salahnya
melakukan instropeksi terhadap draf RUU Ciptaker ini," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa draf RUU Ciptaker dibuat sebelum pandemi
COVID-19 sehingga dalam proses menyerap aspiarsi publik, lebih baik pemerintah
menarik atau memperbaiki draf yang sudah ada.
Rieke mencontohkan pada bagian penjelasan terkait dengan fasilitas pendukung
bagi pekerja yang sudah ada dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Ekslusif (KEK) dihapus dalam RUU Ciptaker.
Rieke juga menyoroti hilangnya Pasal 39 UU No. 18/2012 tentang Pangan yang ada
dalam RUU Ciptaker, padahal kalau untuk mengantisipasi dampak COVID-19
seharusnya isi pasal tersebut tidak dihilangkan.
Dalam Pasal 39 UU Pangan disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan
Page 179 of 251.
