Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 183
Title DPR HARAP RUU CIPTA KERJA BISA TOPANG PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19
Media Name kompas.com
Pub. Date 14 April 2020
https://money.kompas.com/read/2020/04/14/205309126/dpr-harap-ruu-cipta -kerja-
Page/URL
bisa-topang-pemulihan-ekonomi-pasca-covid-19
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagio memandang,
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja adalah langkah konkrit dan
terobosan dari pemerintah untuk memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemi
Covid-19 .
"RUU ini banyak diharapkan dan menjadi angin segar, tentunya nanti pemerintah
bisa melakukan langkah konkrit dan terobosan serta memberikan insentif yang jelas
terkait pemulihan ekonomi ini," kata Firman ketika dihubungi di Jakarta, Selasa
(14/4/2020).
Firman berpandangan, dampak ekonomi Covid-19 dirasakan oleh seluruh dunia dan
Indonesia. Seharusnya pun permasalahan ekonomi ini harus direspon dengan
segera. Jika pemerintah dan DPR tidak segera membuat regulasi ekonomi yang
memadai atau terobosan yang mengimbangi negara lain, maka Indonesia akan
ketinggalan dan terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang berkelanjutan pasca
pandemi.
"Target investasi bisa tidak tercapai, ekonomi kita tidak akan pulih, ditambah lagi
tenaga kerja yang sudah banyak menganggur akan terus bertambah dan sangat
sulit diatasi. Sekarang justru tepat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja ini,"
terang Firman.
Menurut dia, di tengah pandemi Covid-19 ini, justru tiap bidang harus menjalankan
tugasnya secara efektif.
"Soal penanganan Covid-19 sudah ada gugus tugasnya, mereka jalankan perihal
penanganan kesehatan. Tim ekonomi juga kan harus jalankan tugasnya,
mempersiapkan dampak ekonominya. Sehingga ketika semua ini berakhir, kita
sudah siap dan ekonomi juga pulih kondisinya," ujar Firman.
Dalam ketentuan perundangan, Firman menyatakan pembahasan rancangan
perundangan harusnya bisa diselesaikan dalam dua masa sidang. DPR sendiri
menargetkan draf RUU ini bisa selesai dibahas tepat waktu.
"Tentu kita juga harus libatkan stakeholder, tapi harus dilihat juga bahwa ini
kepentingan nasional," terang Firman.
Page 182 of 251.
