Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 APRIL 2020
P. 250

Title          DPR BENTUK PANJA RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, MASYARAKAT BOLEH BERI MASUKAN
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      14 April 2020
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4227731/dpr-bentuk-panja-ruu-omni bus-law-
               Page/URL
                              cipta-kerja-masyarakat-boleh-beri-masukan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






















               Jakarta Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali
               mengagendakan rapat kerja lanjutan bersama pemerintah untuk membahas
               mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

               Penjadwalan agenda mengingat belum ada satu keputusan jelas mengenai RUU
               tersebut.

               Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan Baleg menyetujui
               rancangan jadwal rapat pembahasan RUU Cipta Kerja, dengan menyetujui
               pelaksanaan rapat kerja dengan pemerintah. Selain itu juga, pembahasan RUU Cipta
               Kerja akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia kerja RUU tentang Cipta Kerja.

               "Panitia Kerja RUU tentang Cipta Kerja membuka ruang partisipasi publik secara
               luas, dengan mengundang berbagai stakeholders dan para narasumber untuk
               memberikan saran dan masukan terhadap RUU Cipta Kerja," kata Supratman saat
               menutup rapat, di DPR RI, Selasa (14/4/2020).

               Selanjutnya, fraksi-fraksi akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) setelah
               melakukan public hearing . Namun apabila ada fraksi yang sudah siap untuk
               mengumpulkan DIM, tetap diperbolehkan, dan dapat disempurnakan kembali
               setelah kegiatan penyerapan aspirasi selesai dilakukan.

               Sementara itu, Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidhowi, menambahkan pembahasan
               DIM dilakukan berdasarkan pengelompokan (cluster) di dalam RUU Ciptaker dengan
               mengutamakan materi muatan yang tidak berdampak sistemik dan atau
               mendapatkan penolakan dari masyarakat.

               "Cluster di bidang ketenagakerjaan dilakukan pada akhir pembahasan. Hal ini





                                                      Page 249 of 251.
   245   246   247   248   249   250   251   252