Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021
P. 154
"Seizin Ibu Menaker (Ida Fauziyah) kami kemarin sore sudah mengusulkan agar dibuka secara
nasional sehingga jika Pak Menko (Airlangga Hartarto) mengizinkan maka nanti BSU akan
diberikan di 34 provinsi dengan jumlah penerima 8.605.776 orang," jelasnya saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (28/9).
Ia mengaku sudah mengajukan izin prinsip dan menerima tanggapan positif dari Komite PEN.
Namun, secara resmi izin harus diberikan oleh Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua
Komite PEN Airlangga Hartarto.
Menurut Indah, bila usulan disetujui pun pada akhir tahun masih akan ada sisa anggaran
Rp178,43 miliar. Ia mengajukan perluasan BSU karena menilai daerah terdampak pandemi covid-
19 tidak hanya di daerah PPKM level 3 dan 4 saja, namun di seluruh Indonesia.
"Jika benar-benar diizinkan resmi oleh Pak Menko Perekonomian, ini pun tetap ada sisa anggaran
BSU 2021," ujarnya.
Sebagai informasi, aturan terkait BSU tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja
atau Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penerima BLT gaji bukan merupakan penerima bansos
lain dari pemerintah. Syarat lain, pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Kemudian, warga negara Indonesia (WNI) dan bekerja di wilayah yang menerapkan kebijakan
PPKM Level 3 dan Level 4. Tidak ketinggalan, penerima harus merupakan peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan.
Masyarakat bisa mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk memastikan apakah menerima bantuan subsidi ini atau tidak.
153
