Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021

PEMERINTAH BERENCANA PERLUAS CAKUPAN WILAYAH PENERIMA BANTUAN
SUBSIDI UPAH
JAKARTA, Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan agar penyaluran bantuan subsidi upah
atau BSU dapat diperluas ke daerah lain yang tidak menerapkan pembatasan kegiatan
masyarakat level 3 dan 4. Ada sisa anggaran senilai Rp 1,79 triliun yang dapat dimanfaatkan
untuk mendistribusikan subsidi gaji ke pekerja di wilayah-wilayah tersebut.

Saat ini, teknis penyaluran BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah.
Permenaker itu mengatur, bantuan subsidi upah hanya diberikan kepada pekerja di wilayah yang
memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4. Total ada 167
kabupaten/kota di 28 provinsi penerima bantuan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian
Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Selasa (28/9/2021), mengatakan, menjelang akhir masa
penyaluran bantuan subsidi upah pada Oktober 2021, dari total plafon anggaran Rp 8,78 triliun
yang dialokasikan untuk penyaluran bantuan, ada sisa dana senilai Rp 1,78 triliun.

Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan agar sisa dana itu dapat disalurkan secara nasional,
tidak hanya untuk pekerja di wilayah dengan PPKM level 3 dan 4. Usulan ini sudah disampaikan
ke Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rapat daring pada Senin (27/9/2021), dan
tinggal menunggu keputusan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kalau Pak Menko mengizinkan, bantuan subsidi upah akan diberikan ke 34 provinsi dan 514
kabupaten/kota dengan estimasi jumlah penerima 8.605.776 orang, dan akan didata pekerja
yang terdampak pandemi dan memang sesuai dengan kriteria di Permenaker," kata Putri dalam
rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ada tiga opsi perluasan cakupan wilayah bantuan subsidi upah yang diusulkan. Pertama,
perluasan cakupan wilayah secara nasional dan menyeluruh hingga ke 34 provinsi dan 514
kabupaten/kota kepada 8.605.7766 pekerja di wilayah tersebut. Kedua, perluasan ke 34 provinsi
dan 448 kabupaten/kota dengan jumlah penerima 8.473.647 orang. Ketiga, penyaluran tetap
mengacu pada cakupan wilayah yang berlaku saat ini, yaitu 28 provinsi dan 158 kabupaten/kota
dan jumlah penerima 6.991.873 orang.

Putri mengatakan, usulan perluasan cakupan wilayah penerima bantuan ini awalnya diajukan
oleh beberapa lembaga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pertimbangannya, seluruh wilayah di
Indonesia terdampak pandemi Covid-19 dan gejolak varian Delta pada Juli-Agustus 2021 lalu
sehingga seluruh wilayah seharusnya dapat menerima bantuan subsidi.

Sebelum ini, problem sebaran wilayah dalam penyaluran BSU sempat menjadi sorotan publik.
Pasalnya, masih banyak wilayah yang termasuk zona merah penyebaran Covid-19 pada periode
Juli-Agustus 2021 dan menerapkan PPKM level 3 dan 4, tetapi tidak terdaftar sebagai penerima
bantuan sesuai lampiran di Permenaker 16/2021.

Problem lain yang banyak disoroti adalah ketimpangan pemberian bantuan subsidi upah yang
hanya ditujukan untuk peserta BP Jamsostek berkategori penerima upah (PU) yang notabene
merupakan pekerja formal, serta mengecualikan pekerja informal berkategori bukan penerima
upah (BPU) serta pekerja formal/informal yang tidak terdata di BP Jamsostek.

Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Zainudin mengatakan, pihaknya siap menyediakan data
peserta tambahan jika pemerintah setuju memperluas cakupan wilayah penerima BSU tahun
2021. "Kami siapkan dua skenario, antara cakupan wilayah disesuaikan dengan Instruksi Menteri

159