Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 37
Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto (Foto: Alfons/detikcom) Heru
berpesan agar para personel TNI dan Polri bisa melayani peserta unjuk rasa dengan
baik. Dia menyebut tindakan bisa dilakukan ketika sudah luar batas toleransi.
"Apapun ceritanya kita sebagai pengamanan melayani mereka dalam batas toleransi
yang sudah ditentukan, kalau di luar aturan dan toleransi kita harus berbuat, tetapi
jika masih dalam koridor yang ada kita layani mereka," ucapnya.
Heru mengatakan ada sekitar 650 personel gabungan TNI dan Polri yang akan
disiagakan. Massa, menurutnya, diperkirakan berjumlah seribu orang.
"Kita ada kerahkan 650 personel gabungan dengan TNI, kalau pemberitahuan
mereka ada seribu, yah sekitar 750 sampai seribu," ujarnya.
Heru mengimbau massa buruh tidak melakukan blokade jalan agar tidak
mengganggu masyarakat. Dia juga menyarankan agar pengendara mobil dan motor
tidak melewati depan gedung DPR.
"Kita saling menghargai apa yang ada di antara masyarakat kita, terutama
pengguna jalan, (massa buruh) agar jangan menutup jalan supaya masyarakat kita
tetap bisa aktivitas, untuk masyarakat karena nanti ada demo, mudah-mudahan
nggak tutup jalan, kalau misal nanti tutup jalan kita block, kita bisa memanfaatkan
busway," ujar Heru.
Sekjen KASBI, Sunar, mengatakan ada sekitar 1.500 orang yang akan mengikuti
unjuk rasa. Massa datang dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta,
Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung dan Indramayu.
"Artinya pasal-pasal yang pernah kami tolak dalam rencana revisi UU
Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu, ternyata dimasukkan kembali di Omnibus
Law-RUU Cipta Lapangan Kerja ini," kata Sunar dalam keterangan tertulis.
Sunar mengatakan pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan Balegnas DPR.
Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait pasal-pasal di omnibus law.
"Kami nanti mau sekalian audiensi dengan Balegnas, menanyakan prosesnya sudah
sejauh mana, dan substansinya seperti apa, sebab jika dicermati dari pasal-pasal
yang kami dapatkan justru mengarah pada penghilangan jaminan kepastian kerja,
perusahaan mudah merekrut pekerja tapi mudah mem PHK, pengurangan hak-hak
buruh, upah murah, penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar hak
nirmatif buruh, pengurangan klaim dan fungsi jaminan sosial, pembatasan
demokrasi hak berserikat dan berpendapat," ujar dia.
(maa/knv)
Page 36 of 93.
