Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JANUARI 2020
P. 33
Title OMNIBUS LAW DINILAI BERI KEPASTIAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
Media Name bisnis.com
Pub. Date 13 Januari 2020
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200113/9/1189476/omnibus-law-dinilai -beri-
Page/URL
kepastian-kesejahteraan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok perundang-undangan Omnibus Law
sebagai upaya untuk menguatkan pondasi perekonomian Indonesia melalui
pengembangan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Ekonom Senior Habibie Center Umar Juworo menilai upaya yang dilakukan
pemerintah yang dituangkan dalam RUU Omnibus Law sekaligus sebagai bentuk
perlindungan kesejahteraan kepada pekerja di Indonesia.
"Omnibus Law ini kan bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan
kepada pekerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja akibat perusahaan menurun
omsetnya. Jadi ada perhitungan pesangon yang cukup sampai pekerja mendapatkan
pekerjaan di tempat lain," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis,
Senin (13/1/2020).
Meski demikian, Umar menilai pembahasan Omnibus Law ini harus melibatkan
berbagai kalangan termasuk serikat pekerja sehingga ditemukan solusi terbaik
dalam implementasinya. "Tentu harus ada titik temu semua pihak termasuk serikat
pekerja sehingga tidak ada lagi penolakan," tambahnya.
Umar menilai omnibus Law bertujuan untuk menyesuaikan peraturan
ketenagakerjaa dengan perkembangan investasi dan ekonomi yang baik bagi
pengusaha dan tenaga kerja.
Meski demikian, perlu adanya fleksibilitas dalam pengaturan ketenagakerjaan yang
sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis.
"Karena itu penentuan upah dan kompensasi pemberhentian tenaga kerja (jika
terjadi) harus berdasarkan pada pertemuan antara kepentingan pekerja dan
pengusaha. Upah minimum pekerja jelas harus didasarkan pada perhitungan
kebutuhan fisik minimum, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas pekerja,"
terangnya.
Page 32 of 93.
